RRI.CO.ID, Rote -  Fraksi GAS (Golkar-Amanat-Solidaritas) DPRD Rote Ndao menyatakan dukungan Polri tetap di bawah Presiden. Dukungan dinilai penting menjaga independensi institusi kepolisian nasional.

Sikap Fraksi GAS disampaikan pada Kamis, 29 Januari 2026. Pernyataan tersebut merupakan komitmen menjaga netralitas aparat penegak hukum.

​Ketua Fraksi GAS, Yosia Adrianus Lau, S.E, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Rote Ndao ini menjelaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Struktur ini dinilai krusial untuk menjaga netralitas Polri dari kepentingan politik praktis maupun birokrasi kementerian.

"kami juga mendukung penuh terhadap sikap Komisi III DPR RI yang sejalan dengan pandangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, bahwa Polri adalah instrumen strategis negara yang harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bukan kepada menteri yang bersifat sektoral." Jelas Yosia.

​Selain aspek yuridis, apresiasi Fraksi GAS didasarkan pada kontribusi nyata Polri dalam mendukung program pemerintah dan pengamanan agenda nasional maupun daerah. Di Kabupaten Rote Ndao, kehadiran Polri dinilai sangat dirasakan masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman serta kondusif.

Sementara itu, terkait penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Fraksi GAS menilainya sebagai bentuk checks and balances yang sehat guna memastikan akuntabilitas institusi.

​"semoga Polri terus meningkatkan pelayanan publik, melakukan penegakan hukum yang humanis, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat." kata Yosia, anggota DPRD Rote Ndao lima periode itu. (LA)