RRI.CO.ID, Kupang - Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) wilayah Nusa Tenggara Timur, Suratmi Hamida, S.Sos menjelaskan, delapan kebijakan utama kementerian untuk mengatasi tantangan perlindungan tersebut. Strategi nasional yang telah ditetapkan oleh kementerian ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem perlindungan tenaga kerja melalui berbagai bentuk kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah.

“Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kapasitas calon pekerja migran melalui program sekolah vokasi migran yang terintegrasi langsung dengan sekolah rakyat. Program ini diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran terbuka di wilayah tersebut yang saat ini tercatat masih mencapai sekitar sembilan puluh empat ribu orang,” katanya saat diwawancarai RRI Kupang, Senin, 26 Januari 2026.

Dari total 127 PMI asal NTT yang meninggal dunia di luar negeri pada tahun 2025, hanya tujuh orang yang berangkat melalui jalur resmi atau prosedural, sementara sisanya adalah pekerja ilegal. Hal ini menunjukkan betapa besarnya risiko keselamatan bagi mereka yang tidak mengikuti prosedur resmi pemerintah.

Suratmi juga menekankan pentingnya melawan pola migrasi tradisional yang berbahaya dengan cara melakukan sosialisasi masif. “Pola edukasi sangat dibutuhkan. Tidak bisa hanya dengan penegakan hukum saja. Jadi, literasi mengenai migrasi aman berbasis desa agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh berbagai tawaran ilegal perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Keberhasilan seluruh program perlindungan ini sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk mencegah keberangkatan secara non prosedural yang memiliki risiko tinggi bagi keselamatan nyawa. “Proses penempatan yang mudah, murah, dan aman hanya dapat terwujud apabila semua pihak bekerja sama dalam mengedukasi warga mengenai pentingnya menempuh jalur resmi,” katanya menegaskan. (DB)