RRI.CO.ID,Kupang - Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi membuka Rapat Rencana Kerja melalui Pemaparan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2026.Rabu (21/1/2026).

Kakanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba menegaskan bahwa penyusunan RPD merupakan instrumen kunci dalam mengarahkan kebijakan, indikator kinerja, serta strategi pelaksanaan program. Ia mengingatkan pentingnya konsistensi data, akurasi perencanaan, dan harmonisasi antar bidang agar target kinerja tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

Rapat ini juga diarahkan untuk memperkuat komitmen Kanwil dalam persiapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui perencanaan yang lebih terukur, transparan, dan berbasis kinerja, langkah ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan RPD Pemaparan ini, Kanwil Kemenkum NTT berharap proses perencanaan tahun 2026 dapat berjalan tepat sasaran, responsif terhadap dinamika lokal, serta selaras dengan target nasional. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi awal untuk menyusun prioritas organisasi dalam mendukung pembangunan hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur.(humas/anna).