KBRN, Kupang : Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah, kini menghadapi dilema besar antara pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan dan pelestarian lingkungan. Krisis ekologis yang semakin nyata di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), semakin mengkhawatirkan dengan hadirnya proyek-proyek ekstraktif yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial masyarakat.

Dari masalah terebut, Kader Hijau Muhammadiyah, bersama dengan TrendAsia dan Koalisi Bersihkan Indonesia, hadir dengan menggelar event : “Festival Ibu Bumi Menggugat: Ta’awun untuk Keadilan Ekologi”, yang berlangsung di tiga kota, yaitu Sangatta (Kalimantan Timur), Trenggalek (Jawa Timur), serta kota Kupang (NTT) yang dilaksanakan pada, Selasa (3/12/2024). Tujuan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran publik, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun jejaring kolaborasi dalam memperjuangkan keadilan ekologi.

Salah satu isu utama yang diangkat dalam festival ini adalah mitos seputar proyek geothermal dan tambang marmer yang telah menciptakan kerusakan lingkungan masif. Sejak beberapa tahun terakhir, Provinsi NTT, yang dikenal dengan kekayaan alamnya, tengah dikepung oleh berbagai proyek pertambangan dan energi panas bumi.

Proyek Geothermal, khususnya yang dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), telah menciptakan konflik sosial, kerusakan ekosistem, dan penggusuran warga. Wilayah seperti kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang sudah terkena dampak buruk dari proyek ini, semakin memperburuk kondisi lingkungan NTT yang sudah rapuh.

Perwakilan dari Kader Hijau Muhammadiyah, Fahmi Ahmad Fauzan, menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam memerangi krisis ekologi yang disebabkan oleh aktivitas industri ekstraktif.

"Sebagai bagian dari gerakan kader hijau, kami percaya bahwa gotong royong atau ta'awun adalah jalan untuk memperjuangkan keadilan ekologi. Bumi ini adalah ibu kita, yang harus dijaga dan dirawat bersama. Sayangnya, proyek-proyek besar seperti geothermal dan tambang marmer justru merusak ibu bumi dan menghancurkan ruang hidup kita," ungkap Fahmi.

Menurutnya alam konteks geothermal, perluasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu yang menjalar ke Poco Leok, Kabupaten Manggarai Timur, telah mengancam mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Sementara itu, aktivitas penambangan marmer di Molo, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), meskipun memberikan keuntungan ekonomi, meninggalkan kerusakan yang mendalam pada lingkungan. Penggundulan hutan, erosi tanah, serta pencemaran air dan udara menjadi dampak nyata yang sudah dirasakan oleh masyarakat setempat.

Dengan hadirnya Festival Ibu Bumi Menggugat, memberikan ruang bagi diskusi dan advokasi seputar isu-isu ekologi yang mengancam kehidupan masyarakat. Dalam acara ini, masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti diskusi, lokakarya, dan kampanye penyelamatan lingkungan.

Selain itu, festival ini juga bertujuan untuk membangun jejaring antar organisasi akar rumput, mahasiswa, akademisi, serta komunitas organisasi lingkungan yang peduli terhadap keadilan ekologi. Mengusung konsep ta'awun atau gotong royong sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan sosial-ekologis yang berkelanjutan.

"Gotong royong adalah nilai yang telah lama menjadi bagian dari budaya kita. Melalui festival ini, kami ingin mendorong masyarakat untuk bersama-sama mengadvokasi dan mencari solusi atas krisis ekologi yang terjadi. Keadilan ekologis bukanlah utopia, tetapi kerja bersama yang harus kita bangun,” ucap Fahmi.

Dengan tema "Mitos Geothermal dan Tambang: Ancaman Krisis Ekologi dari Rayuan Maut Oligarki", festival ini akan menjadi wadah bagi berbagai elemen untuk berbicara dan berdiskusi tentang bagaimana caranya melawan proyek-proyek destruktif yang merusak alam dan kehidupan masyarakat. Seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat NTT, penting untuk terus memperjuangkan hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat.

Dengan adanya festival ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menjaga ibu bumi dan memperjuangkan hak-hak lingkungan bagi generasi mendatang. (AK)