RRI.CO.ID, Kupang - Kasus meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada akibat faktor ekonomi menjadi alarm keras bagi pemerataan pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa tersebut menyingkap realitas bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang positif, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum tersentuh hasil pembangunan.

Hal itu disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), di Hotel Harper Kupang, Senin (9/2/2026). Gubernur mengungkapkan bahwa meskipun NTT mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,34 persen serta penurunan angka kemiskinan dari 19,02 persen menjadi 17,5 persen, capaian tersebut terasa “tawar” ketika dihadapkan pada tragedi kemanusiaan di Ngada.

“Kita sulit merayakan angka pertumbuhan dan penurunan kemiskinan ketika ada anak kita meninggal karena faktor ekonomi. Ini tamparan keras bagi kita semua,” ujar Gubernur.

Menurutnya, kasus di Ngada bukanlah peristiwa tunggal. Ia menyebut masih banyak kejadian serupa di sejumlah daerah lain di NTT seperti Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, hingga wilayah di Pulau Sumba, namun tidak seluruhnya terangkat ke ruang publik.

“Yang terjadi di Ngada hanya kebetulan terliput media. Di tempat lain, kasus serupa bisa saja terjadi tanpa kita ketahui,” katanya.

Gubernur menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menetes ke bawah, terutama bagi kelompok miskin ekstrem dan masyarakat rentan. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari angka makro, tetapi dari sejauh mana dampaknya dirasakan oleh warga paling bawah.

Ia juga menyoroti meningkatnya tekanan sosial di masyarakat, termasuk maraknya kasus bunuh diri yang dipicu persoalan ekonomi dan sosial. Menurutnya, situasi ini tidak boleh dipandang remeh karena menyangkut ketahanan sosial dan kemanusiaan.

“Bagi kita, 10 ribu atau 100 ribu rupiah mungkin kecil. Tapi bagi masyarakat miskin ekstrem, itu bisa menentukan hidup dan mati,” tuturnya.

Sebagai respons, Pemerintah Provinsi NTT tengah menyiapkan kebijakan berbasis pemerataan, antara lain pendataan kemiskinan ekstrem secara partisipatif dari tingkat desa, serta pembentukan dana sosial berbasis masyarakat sebagai jaring pengaman tambahan di luar program pemerintah. Gubernur menegaskan, peristiwa di Ngada harus menjadi pelajaran bersama agar pembangunan di NTT tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga adil dan berkeadilan sosial. (DW)