RRI.O.ID, Kupang - Kematian YBR (10), seorang siswa kelas IV SDN Rutowaja, Desa Nenowea, Kecamatan Jerebu’u, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan serius berbagai pihak. YBR ditemukan meninggal dunia di sebuah pohon cengkeh pada, Kamis (29/1/2026) siang, setelah sebelumnya meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, Jumat (6/2/2026) menegaskan bahwa peristiwa tragis tersebut tidak boleh dipandang sebagai tragedi personal semata, melainkan sebagai bukti kegagalan sistem perlindungan anak dan kehadiran negara.“Ketika seorang murid SD memilih mati karena merasa menjadi beban akibat tidak punya buku dan pena atau tidak sanggup membayar kebutuhan sekolah, itu adalah tanda bahwa sistem perlindungan anak kita runtuh. Negara gagal hadir untuk kebutuhan paling mendasar anak SD,” kata Winston.

Menurutnya, anak seusia YBR belum sepenuhnya memahami makna kematian, namun sangat memahami rasa malu. Rasa malu akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sekolah, lanjut Winston, dapat berubah menjadi luka batin yang tidak terbaca oleh orang dewasa di sekitarnya.

“Kita kehilangan seorang anak karena gagal membaca ceritanya. Ini bukan sekadar satu permintaan yang tidak dipenuhi, tetapi akumulasi dari keterputusan sistem bantuan sosial dan pendidikan,” ujarnya.

Winston menyoroti tersendatnya berbagai skema bantuan negara, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), serta belum meratanya jangkauan layanan pendidikan dan perlindungan anak hingga ke sekolah-sekolah kecil di daerah terpencil. Ia juga menekankan ketiadaan layanan kesehatan mental anak di tingkat sekolah dasar.

“Jika PIP tersendat, jika bantuan pendidikan tidak menjangkau sekolah terkecil, dan jika tidak ada layanan kesehatan mental anak, maka pemerintah kabupaten, provinsi, hingga negara harus bertanggung jawab,” katanya.

Ia menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi alarm terakhir bagi semua pihak. Komisi V DPRD NTT, kata Winston, mendorong langkah nyata, antara lain audit menyeluruh penyaluran PIP, percepatan bantuan pendidikan di daerah miskin ekstrem, kewajiban deteksi dini kesehatan mental anak, serta kehadiran asisten sosial yang aktif menjangkau keluarga miskin. (DW)