RRI.CO.ID, Sumba - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Waikabubak mengikuti kegiatan pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (29/7/2026). Kegiatan yang dipusatkan dari Jakarta tersebut diikuti seluruh jajaran Pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Kalapas Waikabubak beserta seluruh pegawai.

Pengarahan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIB Waikabubak dipimpin langsung oleh Kepala Lapas, L. Soelistyoadi. Kegiatan itu juga dihadiri para pejabat struktural dan seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk komitmen dalam menyamakan persepsi terhadap kebijakan dan arah strategis Pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Dirjenpas menekankan sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Unit Pelaksana Teknis, hingga petugas di lapangan. Salah satu penekanannya adalah pentingnya peran aktif pimpinan dalam melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi operasional, sekaligus memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan di setiap satuan kerja.

Selain itu, seluruh petugas diingatkan agar selalu melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) dalam setiap situasi dan kondisi. Dirjenpas juga mendorong optimalisasi pengelolaan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo) dan Wartel Khusus Pemasyarakatan (Wartelsuspas) secara transparan, tertib administrasi, serta mampu mendukung kebutuhan informasi dan kesejahteraan warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi arahan tersebut, Kalapas Waikabubak L. Soelistyoadi menegaskan kesiapan jajarannya untuk segera menindaklanjuti seluruh instruksi yang disampaikan Dirjenpas. Ia meminta seluruh pegawai meningkatkan pengawasan, memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumba Barat, serta konsisten menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui kegiatan pengarahan ini, Lapas Kelas IIB Waikabubak diharapkan semakin memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas seluruh jajaran dalam menjalankan tugas Pemasyarakatan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan Pemasyarakatan yang semakin baik, transparan, dan berorientasi pada tata kelola yang berkualitas. (Jl)