RRI.CO.ID, Sumba - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat menghadiri kegiatan Sosialisasi Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Triwulan I yang berlangsung di Aula KPU Sumba Barat, Senin 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Sumba Barat, Teguh Raharjo, didampingi anggota dan Sekretaris KPU Sumba Barat.
Dalam sambutannya, Ketua KPU menegaskan pentingnya pemutakhiran data partai politik sesuai dengan kepengurusan terbaru. Selain itu, seluruh partai politik diminta melengkapi dokumen kepengurusan dan keanggotaan hingga tingkat kecamatan guna memastikan validitas data yang tercatat dalam SIPOL.
Teguh Raharjo juga mengingatkan agar setiap partai politik mempersiapkan operator SIPOL secara maksimal. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia yang mengelola data partai menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran proses pemutakhiran serta mencegah terjadinya kesalahan administrasi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Sumba Barat, Pdt. Papi B. Ndjurumana, S.Th, mendorong partai politik untuk memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam struktur kepengurusan. Ia juga meminta partai politik memastikan keberadaan dan domisili sekretariat kantor sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Bawaslu meminta seluruh partai politik menyerahkan salinan surat keputusan (SK) kepengurusan terbaru. Bawaslu juga berharap KPU dapat memberikan akses kepada lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan melekat melalui SIPOL.
Bawaslu menegaskan komitmennya dalam mengawal seluruh proses pemutakhiran data partai politik agar berjalan sesuai aturan.
Sementara itu, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Sumba Barat, Sri Demu Alemina BR Bangun, SE, mengingatkan sejumlah potensi kerawanan dalam proses pemutakhiran data. Kerawanan tersebut antara lain adanya kegandaan keanggotaan partai politik dan pencatutan nama masyarakat sebagai anggota partai tanpa persetujuan yang bersangkutan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi maupun pidana. Para pimpinan partai politik yang hadir juga menyampaikan harapan agar proses pemutakhiran data SIPOL dapat berlangsung tertib, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. (Jl)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....