Cetak Keberhasilan, Sumba Barat Daya Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut dari BPK R

RRI.CO.ID, Sumba - Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian ini menjadi catatan sejarah yang luar biasa bagi Sumba Barat Daya, mengingat daerah ini berhasil mempertahankan predikat WTP selama 5 tahun berturut-turut, terhitung sejak Tahun Anggaran 2021 hingga 2025. Penyerahan LHP ini dilakukan dalam sebuah acara resmi yang dihadiri oleh perwakilan BPK RI Provinsi NTT serta jajaran pimpinan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dokumen laporan keuangan tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla, ST dan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Rudolf Radu Holo, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama setengah dekade ini membuktikan adanya komitmen yang kuat, sinergi yang solid, serta kedisiplinan yang tinggi dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengelola APBD secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Catatan Prestasi Sumba Barat Daya:

• 2021: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

• 2022: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

• 2023: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

• 2024: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

• 2025: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Prestasi ini diharapkan tidak hanya menjadi lambang keberhasilan di atas kertas, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Sumba Barat Daya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mempertahankan kinerja terbaik ini dan menjadikan rekomendasi BPK sebagai acuan untuk perbaikan tata kelola keuangan yang jauh lebih baik di masa depan. (Jl)