RRI.CO.ID, Sumba : Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla, ST., bersama Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo, menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Maluku dan Nusa Tenggara di Ballroom Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antarunsur pimpinan daerah.
Rakor mengangkat tema “Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum.” Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, yang menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa Forkopimda merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara kepala daerah, DPRD, Polri, Kejaksaan, dan TNI. Menurutnya, koordinasi yang solid sangat penting dalam mencegah konflik sosial sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik di setiap daerah.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi di lapangan. Selain itu, Forkopimda diminta lebih aktif dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan konflik sosial demi menjaga kondusivitas wilayah masing-masing.
Selain membahas isu keamanan dan ketertiban umum, rakor turut menghadirkan paparan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Ia menjelaskan berbagai program nasional bidang perumahan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti keringanan BPHTB, percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penguatan FLPP, program bedah rumah, hingga penyediaan hunian bagi korban bencana alam.
Para peserta rapat, termasuk delegasi dari Sumba Barat Daya, menekankan pentingnya integrasi perencanaan dan anggaran, penguatan koordinasi lintas pemerintahan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi kebijakan. Forkopimda diharapkan mampu bergerak lebih proaktif dengan melibatkan instansi vertikal dan masyarakat guna menyelesaikan berbagai persoalan lokal serta menjaga stabilitas daerah secara berkelanjutan. (Jl)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....