RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah semakin serius menggarap proyek perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan kesiapan penuh kementeriannya untuk mengawal percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu.

Dalam pertemuan awal (kick-off meeting) di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ossy membeberkan tiga dukungan kunci ATR/BPN: sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan, dan pengadaan tanah. “Proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujarnya, Senin, 4 Mei 2026.

Langkah pertama yang disiapkan adalah menyelaraskan rencana proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang saat ini tengah direvisi. Revisi tersebut sudah memasukkan agenda besar perlindungan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Penyesuaian juga akan dilakukan hingga tingkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. ATR/BPN juga membuka jalur percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama jika proyek ini masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).

Meski demikian, Ossy menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, mengingat proyek ini mencakup wilayah laut, daratan, hingga kawasan hutan. Tak kalah penting, aspek pengadaan tanah disebut menjadi perhatian utama.

ATR/BPN menyatakan siap mendukung penuh agar proses ini berjalan cepat dan minim hambatan. Namun, Ossy mengingatkan bahwa keberhasilan proyek raksasa ini tidak bisa berjalan sendiri.

Kolaborasi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci utama, terutama dalam integrasi data dan peta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh. “Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” katanya.

Pertemuan ini dihadiri berbagai pejabat tinggi negara, termasuk menteri, wakil menteri, serta kepala daerah dari wilayah terdampak. Hadir pula Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.

Dengan sinergi lintas sektor yang semakin diperkuat, proyek perlindungan pesisir Pantura Jawa diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek terhadap abrasi dan banjir rob, tetapi juga investasi jangka panjang bagi ketahanan wilayah pesisir Indonesia. (rls/DW)