RRI.CO.ID, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena membuka Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026, di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Kamis 16 April 2026. Turut hadir secara langsung pada kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Kemendukbangga (BKKBN), Provinsi NTT Faisal Fahmi, Kepala BPS Provinsi NTT Matamira Kale, Kadis Minpres Kodaeral VII Kupang Sugiarto, Kabid Dokkes Polda NTT Hery Purwanto, Kadispers Lanud Eltari Burhanudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT Iien Adriany.

Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Ruth Lasikodat, Kadis Kesehatan kabupaten/kota se-NTT, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten/kota se-NTT, Direktur Analisa Dampak Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Nyigit Wudi Amini yang hadir secara virtual. Gubernur NTT, dalam arahannya menyampaikan RAKORDA BANGGA KENCANA merupakan agenda strategis untuk membahas pentingnya peran keluarga dalam dalam pembentukan SDM dan mengatasi berbagai masalah sosial.

"Rapat hari ini menjadi sangat strategis, bukan sekadar rutinitas biasa. Namun menjadi pertemuan untuk memperkuat peran keluarga sebagai tempat utama pembentukan karakter dan kualitas SDM, serta penanganan masalah-masalah sosial seperti stunting, kemiskinan dan kemiskinan Ekstrim," kata Gubernur NTT Melkiades Laka Lena.

Ia menyebutkan bahwa saat ini peran-peran sentral dan utama dari keluarga sudah mulai pudar, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Salah satunya adalah penggunaan Handphone yang semakin memisahkan ruang pertemuan antara orang tua dan anak-anak, seperti di Meja Makan.

"Saat ini peran-peran sentral dari keluarga untuk mendidik dan memberikan perhatian bagi anak-anak sudah mulai pudar seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Keluarga hari ini semakin kehilangan makna dan identitasnya untuk membentuk dan mendidik karakter anak-anak," ujarnya.

Melkiades mengemukakan, kehadiran alat komunikasi seperti Handphone (HP) selain memberikan dampak positif, namun juga memberikan dampak negatif dengan mengurangi komunikasi intens secara langsung antara orang tua dengan anak ataupun sebaliknya. Oleh Sebab hal tersebut perlu diatasi bersama secara tepat.

Lebih lanjut Gubernur Melki Laka Lena juga menyebutkan bahwa, masalah-masalah sosial yang saat ini terjadi adalah dampak dari masalah yang ada di dari dalam keluarga. Oleh karena itu Gubernur Melki meminta peran semua sektor, bersama-sama membangun keutuhan keluarga melalui sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat.

"Kita ketahui bersama bahwa masalah-masalah sosial dan teknis yang ada saat ini, seperti stunting dan kemiskinan, sumber masalahnya adalah dari dalam keluarga. Sehingga yang harus menjadi perhatian serius adalah dengan memperbaiki kualitas keluarga agar fungsi dan peran utamanya tidak semakin pudar," ujarnya.

Selain itu Gubernur Melki juga memberikan perhatian khusus terkait data peningkatan angka kelahiran di Provinsi NTT. Ia mengungkapkan bhawa berdasarkan data yang diperoleh, angka kelahiran di Provinsi NTT mengalami kenaikan.

Salah satu faktor utama yaitu saat ini mulai berkurangnya penggunaan dan fungsi alat kontrasepsi. Hal tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah.

Menurut Melkiades, peningkatan angka kelahiran seharusnya menjadi berkat, namun jika tidak dikelola dengan baik dan benar, akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti kemiskinan ekstrem dan stunting. Tak hanya itu, orang nomor satu NTT ini juga menyampaikan pentingnya memperbaiki data-data terkait stunting dan kemiskinan agar berbagai program dan bantuan yang disiapkan oleh pemerintah menjadi tepat sasaran.

"Saat ini salah satu masalah serius dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan stunting di Provinsi NTT adalah data yang bermasalah. Kita perlu memperbaiki data ini agar setiap program dan bantuan yang sudah disiapkan pemerintah menjadi tepat sasaran dan penerimanya," ucapnya.

Menutup sambutannya Gubernur Melki berharap agar rapat koordinasi daerah ini dapat memberikan hasil konkret dan memberikan solusi serta dapat diterapkan kedepannya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Kemendukbangga (BKKBN) Provinsi NTT Faisal Fahmi dalam laporannya menyampaikan Program Bangga Kencana merupakan pilar strategis dalam pembangunan nasional yang berperan penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Program ini merupakan pilar strategis dalam pembangunan nasional yang berperan penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia dengan sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, berdaya saing, serta berkarakter. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki posisi sentral dalam membentuk kualitas manusia Indonesia sejak tahap paling awal dalam siklus kehidupan," kata Faisal Fahmi.

Selain itu, Direktur Analisa Dampak Kependudukan Kemendukbangga (BKKBN), Nyigit Wudi Amini yang hadir secara virtual menyebutkan melalui rapat ini, pemerintah pusat ingin memastikan bahwa Program Bangga Kencana dapat dilaksanakan hingga seluruh pelosok daerah di wilayah NTT. "Sebagai perwakilan pemerintah pusat, kami ingin memastikan bahwa Program Bangga Kencana dapat terlaksana di seluruh wilayah NTT terutama di wilayah pelosok," tuturnya.

Sebagai rangkaian dari rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen kinerja program kependudukan dan pembangunan keluarga tahun 2026 antara BKKBN Provinsi NTT dan Pimpinan OPD yang mengurus Keluarga Berencana di 22 kabupaten/kota se-NTT. Selain itu juga ditandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, serta kerja sama dengan mitra seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Sepe Tree Learning Day Care.

Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah daerah. Untuk kategori penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan berkualitas tingkat kabupaten/kota tahun 2025 diberikan kepada Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sikka.

Sementara penghargaan pengelolaan DAK sub bidang KB diberikan kepada Kabupaten Sumba Barat Daya (kategori pagu sedang) dan Kabupaten Alor (kategori pagu rendah). Apresiasi juga diberikan atas keberhasilan penyusunan dokumen pembangunan kependudukan kepada Pemerintah Provinsi NTT. (rls/al/at)