RRI.CO.ID, Labuan Bajo– Pemerintah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi mengikat kerja sama regional melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bali–NTB–NTT (KR-BNN) di kawasan ITDC The Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (28/1/2026). Kesepakatan ini disaksikan langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi lintas wilayah di kawasan Sunda Kecil.

PKS KR-BNN mencakup lima sektor prioritas, yakni konektivitas transportasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, super grid energi terbarukan, penguatan perdagangan dan ekspor, serta integrasi perencanaan pembangunan antarprovinsi. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi fondasi baru pembangunan Indonesia Timur yang berbasis kolaborasi dan persaudaraan kawasan. 

Menurutnya, integrasi kebijakan regional diperlukan untuk menjawab tantangan ketimpangan dan keterbatasan konektivitas antarpulau. “Kerja sama ini adalah upaya kolektif membangun jembatan antarwilayah, menghubungkan potensi, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Bali, NTB, dan NTT,” ujarnya.

Pada sektor transportasi, kerja sama diarahkan pada penguatan sistem konektivitas laut dan udara guna memperlancar mobilitas orang dan distribusi logistik. Sementara di bidang pariwisata, ketiga provinsi sepakat membangun ekosistem wisata terpadu melalui promosi bersama dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

Pengembangan energi terbarukan juga menjadi fokus kerja sama regional melalui penyusunan peta jalan pemanfaatan potensi energi surya, angin, dan air secara berkelanjutan. Di sektor perdagangan, Bali diproyeksikan sebagai hub ekspor regional bagi produk unggulan NTB dan NTT.

Gubernur Bali I Wayan Koster menyebut kerja sama ini sebagai langkah maju untuk memastikan pertumbuhan kawasan berlangsung harmonis dan saling menguatkan. Sementara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya implementasi nyata agar manfaat kerja sama dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penandatanganan PKS KR-BNN diharapkan menjadi tonggak penguatan regionalisme pembangunan berbasis potensi lokal, sekaligus memperkuat posisi kawasan Sunda Kecil dalam mendukung agenda pembangunan nasional.