KBRN, Sumba : Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menegaskan kepada seluruh kepala daerah agar mendukung penuh program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai kontroversi. Tito menyebut kepala daerah yang tidak mendukung program tersebut dapat dikenai sanksi, bahkan diberhentikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Program strategis nasional wajib didukung kepala daerah. Ada sanksinya jika tidak mendukung,” tegas Tito. Ia menambahkan, pemberhentian kepala daerah bisa dilakukan tanpa menunggu keputusan DPRD, melainkan langsung melalui mekanisme di Kementerian Dalam Negeri.

Pernyataan Tito ini menuai kritik dari sejumlah pakar hukum dan pengamat kebijakan publik. Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, menilai ancaman pemberhentian kepala daerah tersebut mencerminkan watak militeristik dalam pemerintahan. “Kalau pemberhentian kepala daerah hanya berdasarkan penilaian subjektif pemerintah pusat, itu berbahaya sekali,” ujarnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menambahkan bahwa pelaksanaan program strategis nasional selama ini sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. “Kepala daerah mestinya tidak berhenti menyuarakan masalah yang timbul akibat kebijakan pusat, karena banyak yang terbukti merugikan warga,” kata Egi. Ia menilai pemaksaan pelaksanaan program semacam MBG tanpa evaluasi matang bisa memperparah dampak sosial dan lingkungan.

Sementara itu, merujuk Peraturan Menko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, terdapat 25 program strategis nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Sekolah Rakyat, hingga Lumbung Pangan. Tito menegaskan kepala daerah wajib mendukung program tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, atau berpotensi menerima teguran hingga pemberhentian. Pemerintah pusat berharap sinergi daerah dapat mempercepat keberhasilan program nasional demi pembangunan merata di seluruh Indonesia.