NTT Urutan 4 Provinsi dengan Prevalensi Wasting pada Balita Tertinggi 2025

RRI.CO.ID, Kupang - Masa balita, khususnya pada kelompok usia 0–2 tahun, merupakan fase kritis yang memengaruhi status kesehatan anak dalam jangka panjang. Pemantauan dini pada tahap ini memungkinkan intervensi medis yang responsif terhadap risiko gangguan tumbuh kembang.

Demi mendukung perkembangan anak secara maksimal, pemenuhan asupan gizi yang adekuat oleh orang tua sangat diperlukan guna mencegah terjadinya masalah malnutrisi, termasuk wasting. Wasting didefinisikan sebagai penurunan berat badan anak secara signifikan dalam periode waktu tertentu hingga berada di bawah ambang standar tumbuh kembang.

Secara klinis, manifestasi kondisi ini ditandai dengan postur tubuh yang sangat kurus, serta rasio berat badan terhadap tinggi badan maupun Lingkar Lengan Atas (LiLA) yang tidak proporsional. Etiologi wasting meliputi defisiensi kuantitas dan kualitas asupan nutrisi serta interaksi penyakit infeksi.

Penanganan wasting menjadi prioritas utama mengingat tingkat fatalitasnya yang tinggi di antara gangguan gizi lainnya, di mana anak dengan gizi buruk berisiko mengalami kematian hingga 12 kali lipat dibanding anak berstatus gizi normal. Melansir dari GoodStats, angka kejadian wasting pada balita secara nasional tahun 2025 berada pada kategori relatif rendah, yakni 3,94%.

Namun, analisis kewilayahan memperlihatkan kesenjangan yang signifikan. Prevalensi terendah tercatat di Sumatra Selatan (1,08%), berbanding terbalik dengan Papua Barat Daya yang mencapai angka tertinggi sebesar 11,06%, hampir tiga kali lipat dari rerata nasional.

Trend persentase yang tinggi ini juga konsisten terjadi di provinsi-provinsi Pulau Papua lainnya, seperti Papua Selatan (10,30%) dan Papua Barat (9,64%), yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor determinan. Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat angka wasting yang cukup tinggi sebesar 8,31%, sejalan dengan tingginya prevalensi stunting balita di wilayah tersebut yang menyentuh 20,2%.

Posisi berikutnya ditempati oleh Papua (8,18%) dan Kalimantan Timur (6,21%). Khusus Kalimantan Timur, angka ini membaik dibandingkan tahun 2024 yang sempat berada di level 7,25%. Sementara itu, Sulawesi Barat menjadi satu-satunya perwakilan Pulau Sulawesi dalam daftar ini dengan prevalensi 6,04% pada tahun 2025, disusul oleh Papua Tengah (6,02%), Nusa Tenggara Barat (5,93%), dan Kalimantan Barat (5,48%).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas implementasi pendekatan Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) pada wilayah berprevalensi tinggi. Bekerja sama dengan UNICEF, strategi ini mengintegrasikan penguatan sistem kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pencegahan, deteksi dini, serta penanganan wasting.

Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) diterapkannya sebagai instrumen awal penapisan risiko gizi buruk yang efisien. Pelaksanaan PGBT di NTT diwujudkan melalui inisiatif "PAUD Peduli Wasting" (2022–2025) yang melibatkan tenaga pendidik dalam deteksi dan rujukan kasus.

Di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, penanganan PGBT berbasis deteksi dini mencatatkan tingkat kesembuhan 85%–90% pada kasus wasting berat rawat jalan. Kendati dihadapkan pada keterbatasan kuantitas tenaga kesehatan, optimalisasi sumber daya lokal terus dilakukan untuk menurunkan prevalensi wasting dan mendukung tumbuh kembang anak. (AK)