Eliminasi Tuberkolosis Komisi IX DPR RI Lakukan Pengawasan Penanganan

RRI.DO.ID, Kupang – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bentuk penguatan pengawasan terhadap penanganan Tuberkolosis dan kasus HIV/AIDS untuk memastikan upaya pengendalian kedua penyakit tersebut. Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap pelaksanaan program kesehatan nasional, khususnya dalam mendukung target eliminasi Tuberkolosis (TB) tahun 2030 dan pengendalian HIV/AIDS secara berkelanjutan termasuk di wilayah Kota kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari menegaskan, isu Tuberkolosis (TB) dan HIV masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia khususnya di Kota Kupang karena dampaknya tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, stigma, diskriminasi, kepatuhan pengobatan hingga kesehatan mental pasien. “Penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan terintegrasi yang berorientasi pada pasien serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” Kata Putih Sari, Rabu 20/ 5 /2026.

Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari menjelaskan, selain Kota Kupang, Komisi IX DPR RI juga melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah lain sebagai bentuk penguatan pengawasan terhadap penanganan TB dan HIV yang memiliki karakteristik tantangan berbeda di tiap wilayah. Hal ini dilakukan untuk memastikan upaya pengendalian kedua penyakit tersebut berjalan merata dan terintegrasi di seluruh Indonesia.

Putih Sari juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat pelayanan kesehatan, termasuk perhatian terhadap kesehatan perempuan melalui Program Ina Kasih. “Kami mengapresiasi Program Ina Kasih yang tidak hanya berbicara soal bantuan, tetapi juga menyentuh aspek martabat perempuan, kesehatan reproduksi, dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat menghadirkan kebijakan kesehatan yang dekat dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, program Ina Kasih menjadi contoh inovasi daerah yang memperlihatkan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan. Akan tetapi juga menyentuh aspek perlindungan sosial, pencegahan, edukasi kesehatan, dan penguatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi IX DPR RI ingin memperoleh gambaran komprehensif terkait capaian program, kebutuhan penguatan layanan, kendala fasilitas kesehatan. Ada peran BPJS Kesehatan, komunitas pendamping, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanganan TB dan HIV. (humas/anna)