Pemkot Kupang Dorong Percepatan Sertifikat Higiene Sanitasi MBG

RRI.CO.ID, Kupang – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menegaskan, kualitas nutrisi sangat menentukan tumbuh kembang manusia. Ia menegaskan hal ini ketika memberikan sambutannya pada kegiatan Dialog bersama Badan Gizi Nasional di Kupang, Kamis 12 Maret 2026.

Walikota Kupang menambahkan, nutrisi yang baik akan mendukung kekuatan fisik, perkembangan kognitif, hingga kemampuan berpikir yang optimal. “Makanan sehat tidak hanya dilihat dari kandungan gizinya, tetapi juga harus aman dan higienis, karena itu menjadi penting untuk di perhatikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat dan tanggung jawab moral bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman untuk dikonsumsi,”kata dr.Christian Widodo, Kamis 12 Maret 2026.

Wali Kota dr.Christian Widodo berharap, dialog ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan mampu melahirkan solusi konkret untuk menjawab berbagai tantangan di setiap daerah. “Setiap daerah memiliki tantangan berbeda. Namun ketika kita duduk bersama seperti ini, biasanya selalu ada solusi," katanya.

"Perbedaan itu justru bisa menjadi harmoni untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang sama,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok sasaran prioritas.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan program tersebut, aspek keamanan pangan serta kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi menjadi syarat utama yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional bertanggung jawab memastikan standar keamanan pangan pada setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi, salah satunya melalui penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ranto juga memaparkan perkembangan program secara nasional. Hingga saat ini jumlah SPPG di seluruh Indonesia telah mencapai sekitar 25 ribu unit. Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari rencana pembangunan 585 dapur SPPG, saat ini telah berdiri 242 unit atau sekitar 42 persen, dan berdasarkan data BGN sebanyak 114 di antaranya telah memiliki SLHS atau hampir 50 persen. (humas/anna).