RRI.CO.ID, Kupang – Transformasi digital di sektor pendidikan terus didorong sebagai strategi efisiensi untuk mempercepat proses pembelajaran di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun di balik itu, muncul tantangan serius berupa kesenjangan infrastruktur yang berpotensi memperlebar jurang mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di lapangan, penerapan digitalisasi belum sepenuhnya berjalan merata. Keterbatasan akses internet dan kondisi geografis yang menantang membuat banyak sekolah di daerah terpencil belum mampu mengikuti arus digitalisasi secara optimal.

Ketua PGRI Kota Kupang, Aplonia Dethan, S.Pd., M.Pd., saat diwawancarai RRI Kupang, Selasa, 5 Mei 2026 menegaskan bahwa kebijakan efisiensi berbasis digital harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. “Digitalisasi memang menawarkan efisiensi, namun jika dipaksakan di tengah kesenjangan konektivitas, justru menciptakan ketidakadilan pendidikan antara guru di kota dan desa,” ujarnya.

Ia menambahkan, guru di wilayah terpencil saat ini menghadapi tantangan besar karena dituntut menguasai berbagai platform digital tanpa dukungan jaringan yang stabil. Kondisi ini membuat akses terhadap materi pembelajaran daring menjadi terbatas.

Kesenjangan digital tersebut tidak hanya berdampak pada tenaga pendidik, tetapi juga pada siswa. Minimnya akses teknologi berpotensi membuat peserta didik di desa tidak mendapatkan kualitas pembelajaran yang setara dengan siswa di perkotaan.

“Kami berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pengembangan platform digital, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan telekomunikasi dan listrik di wilayah terpencil,” katanya. Pendekatan yang menyeluruh dinilai penting agar transformasi digital benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.

Aplonia menambahkan, dengan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan, tidak ada lagi kesenjangan akses pendidikan akibat keterbatasan teknologi. Sinergi antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas guru menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan pendidikan di NTT. (DB)