RRI.CO.ID, Kupang- Kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah dinilai masih sering terjebak dalam formalitas administratif dan belum sepenuhnya menyentuh realitas kebutuhan masyarakat bawah. Dalam Obrolan "Kita Indonesia" di Pro 4 RRI Kupang Jumat, 10 April 2026, anggota Green Democracy Institute sekaligus alumni Sekolah Kebijakan Kita, Fandy Pagora, S.Sos. mengatakan, kebijakan publik seharusnya menjadi jantung pemerintahan untuk menyejahterakan rakyat, namun, indikator keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari dampak nyata di lapangan, bukan sekadar laporan di atas kertas.

"Indikator kebijakan yang berkualitas adalah ketepatan sasaran. Jika masih ada masyarakat yang kesulitan akses kesehatan atau putus sekolah karena ekonomi, berarti kebijakan tersebut belum menjadi solusi nyata," ujarnya.

Fandy juga menyoroti fenomena laporan "Asal Bapak Senang" (ABS) yang sering terjadi dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Menurutnya, laporan yang tidak transparan mengenai kondisi riil di daerah mengakibatkan kebijakan yang diambil pemerintah pusat tidak sinkron dengan kebutuhan lokal, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menegaskan pentingnya akurasi data dan riset mendalam sebelum sebuah kebijakan diputuskan. "Pemerintah tidak boleh hanya menunggu laporan, tapi harus jemput bola hingga tingkat RT/RW agar kebijakan yang dilahirkan bersifat solutif, bukan sekadar gimik politik," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Fandy juga mengajak generasi muda di NTT untuk berhenti bersikap apatis terhadap politik dan kebijakan publik. Ia menekankan bahwa setiap keputusan politik, seperti kenaikan pajak atau harga BBM, berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk kaum muda.

"Hal yang paling berbahaya bagi sebuah negara adalah ketika rakyatnya diam. Kritik adalah bentuk kepedulian. Pemerintah seharusnya bersyukur jika dikritik, karena itu tandanya masyarakat masih mengawal jalannya pemerintahan," katasnya.

Fandy berharap ke depan pemerintah lebih terbuka (Open Government) dan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas. Partisipasi publik dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan melalui Musrenbang hingga pengawasan, menjadi kunci agar negara benar-benar hadir untuk rakyat. (JR)