RRI.CO.ID, Kupang - Wacana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi nasional sempat memicu perdebatan di tengah masyarakat, terutama di daerah seperti Nusa Tenggara Timur. Meski akhirnya dibatalkan oleh pemerintah pusat, diskursus ini meninggalkan sejumlah catatan penting terkait kesiapan sistem pendidikan, khususnya dalam menghadapi kemungkinan kebijakan serupa di masa depan.

Di Kota Kupang, sektor pendidikan dasar menjadi salah satu yang paling disorot dalam wacana tersebut. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi rujukan utama dalam menilai efektivitas pembelajaran daring, terutama bagi siswa di jenjang PAUD, SD dan SMP yang dinilai masih membutuhkan pendampingan langsung dari guru.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktovianus Naitboho, S.Pd., M.Si, dalam Dialog Kupang Menyapa di Pro 1 RRI Kupang menyatakan bahwa wacana pembelajaran daring awalnya dipahami sebagai langkah antisipatif pemerintah terhadap krisis energi global. Namun, ia menegaskan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis yang tidak bisa disamakan dengan sektor lain.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut tetap diterapkan, maka harus ada kesiapan menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur, perangkat, hingga dukungan orang tua. Ia mengungkapkan bahwa selama pandemi, pembelajaran daring di tingkat pendidikan dasar tidak berjalan optimal, bahkan menimbulkan berbagai persoalan serius.

Salah satu dampak yang paling terasa, lanjutnya, adalah menurunnya kemampuan dasar siswa. Ia menyebutkan bahwa di Kota Kupang saja terdapat lebih dari seribu siswa SMP yang belum lancar membaca dan menulis akibat dampak pembelajaran daring sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar tanpa pendampingan langsung sangat berisiko bagi perkembangan akademik anak.

Selain itu, Oktovianus juga menyoroti keterbatasan peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan akademik maupun waktu yang cukup untuk membantu anak, terutama dalam mata pelajaran tertentu. Kondisi ini membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan cenderung hanya formalitas.

Meski demikian, pihaknya mengaku telah menyiapkan berbagai strategi sebagai langkah antisipasi, termasuk skema pembelajaran campuran (blended learning), pemetaan mata pelajaran prioritas, hingga dukungan perangkat dan paket data bagi siswa kurang mampu. Namun, ia menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik saat ini, khususnya bagi pendidikan dasar, karena interaksi langsung antara guru dan siswa dinilai tidak tergantikan oleh teknologi.