KBRN, Kupang : Pemerintah Malaysia melalui program Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) kembali menawarkan peluang emas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia untuk mengikuti pelatihan internasional tahun 2025. Kesempatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat kerja sama teknis antarnegara serta mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di kawasan Asia Tenggara.

Program MTCP 2025 terbuka bagi ASN dari berbagai instansi di Indonesia yang telah memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang yang relevan. Fokus pelatihan mencakup berbagai isu strategis, seperti tata kelola pemerintahan yang baik, diplomasi sains, transisi energi, pemberantasan korupsi, pembangunan koperasi berbasis masyarakat, hingga manajemen proyek konstruksi berkelanjutan.

Adapun lima pelatihan yang ditawarkan, meliputi:

1. From Policy to Practice: Navigating Challenges and Building Collaborative Resilient Systems of Good Governance (28 Juli–4 Agustus 2025).
2. Science Diplomacy for the Global South (19–28 Agustus 2025).
3. Sustainable Community-Based Cooperative for Socio-Economic Growth (18–29 Agustus 2025).
4. Negotiation Course for International Participants (8–17 September 2025).
5. Advancing Construction Excellence: Modern Project Management and Governance for Sustainable Growth (22–29 September 2025).

Fasilitas yang disediakan untuk peserta terpilih sangat lengkap, mulai dari tiket pesawat kelas ekonomi pulang-pergi, biaya pendidikan, akomodasi, uang saku, hingga konsumsi selama pelatihan berlangsung. Calon peserta diwajibkan melengkapi dokumen administratif seperti sertifikat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL/IELTS/British Council level B1), surat rekomendasi dari instansi, paspor yang masih berlaku, serta formulir aplikasi dan laporan kesehatan.

Informasi dan pendaftaran lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi: ktln.setneg.go.id dan mtcp.kln.gov.my . Melalui program MTCP 2025, Pemerintah Malaysia dan Indonesia kembali membuktikan komitmennya dalam membangun SDM unggul, memperkuat kerja sama kawasan, serta mendorong transformasi birokrasi yang adaptif dan berdaya saing global.