KBRN, Kupang : Pemerintah Metropolitan Tokyo, di bawah kepemimpinan Gubernur Yuriko Koike, mengumumkan kebijakan luar biasa terkait pasokan air. Mulai 21 Mei 2025 lalu, biaya dasar air akan dibebaskan untuk seluruh rumah tangga umum di kota Tokyo, mencakup sekitar 8 juta rumah tangga.

Melansir dari laman Mainichi, harian nasional Jepange, menyebutkan kebijakan ini akan berlaku selama empat bulan penuh di musim panas, dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk meringankan beban finansial masyarakat di tengah lonjakan harga. Kedua, untuk mendorong warga menggunakan pendingin udara sebagai langkah mitigasi dampak panas ekstrem yang sering melanda Tokyo di musim panas.

"Di tengah lonjakan harga yang sedang berlangsung, ini akan berkontribusi pada langkah-langkah penanganan panas. Kami ingin menciptakan lingkungan di mana warga Tokyo dapat hidup dengan tenang. Dan ini adalah tindakan luar biasa dan sementara yang hanya berlaku untuk musim panas ini,” tegasnya Gubernur Koike kepada wartawan di kantor pusat pemerintah metropolitan.

Menurut Biro Keuangan pemerintah ibu kota, penghapusan biaya ini akan berlaku untuk sekitar 8,2 juta rumah tangga umum dan toko-toko individu di Tokyo. Penting untuk dicatat bahwa biaya terukur berdasarkan penggunaan air tidak akan dihapus, hanya biaya dasarnya saja.

Tergantung pada jadwal pembacaan meter dua bulanan, penghapusan biaya akan dimulai pada bulan Juni atau Juli. Untuk kontrak standar, diperkirakan setiap rumah tangga akan menghemat sekitar 5.000 yen (sekitar $35) selama empat bulan kebijakan ini berlaku.

Bagi tiga kota dan satu desa di daerah Tama, serta daerah pulau yang tidak berada di bawah yurisdiksi Biro Air Tokyo, pemerintah metropolitan akan memberikan hibah kepada pemerintah setempat agar mereka juga dapat membebaskan biaya dasar air bagi warganya. Pendanaan untuk kebijakan ini akan berasal dari akun umum, memanfaatkan subsidi dan dana lainnya yang tidak lagi diharapkan untuk dilaksanakan.

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Metropolitan Tokyo dalam mendukung warganya menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan, sekaligus menjadi contoh kebijakan pro-aktif untuk kesejahteraan masyarakat. (AK)