Bupati Yohanis Dade Tekankan Disiplin, Pengawasan dan Perbaikan Pelayanan

RRI.CO.ID, Sumba - Angka 2,694 masih menyisakan pekerjaan rumah yang nyata, namun justru di sanalah pintu perbaikan terbuka lebar. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026 bukan sekadar laporan angka, melainkan cermin jujur yang mengingatkan kemajuan tidak bisa ditunda lagi jika kesadaran penuh belum tumbuh di setiap jajaran. Hal ini menjadi penegasan Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, SH, saat menerima laporan hasil evaluasi yang melibatkan 57 perangkat daerah, di Taman BERSERI Kantor Bupati, Senin (14/9/2026).

Kepala Bagian Organisasi Setda Sumba Barat, Daniel B. Banimema, SE, menyampaikan Indeks Pelayanan Publik sementara berada di angka 2,694 dengan kategori "Cukup". Angka ini menunjukkan kemajuan dibandingkan capaian awal yang hanya 1,5, namun sekaligus menandai aspek-aspek yang masih tertinggal mulai dari kebijakan pelayanan, sistem informasi, mekanisme pengaduan, inovasi, hingga tata kelola antrean yang belum sepenuhnya memudahkan warga.

Bupati Yohanis Dade menanggapi hasil tersebut bukan sebagai vonis yang mematahkan semangat, melainkan panggilan untuk introspeksi menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pelaporan, pendokumentasian, pengawasan, dan pertanggungjawaban bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Tidak boleh ada satu pun persoalan yang dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian.

"Kalau daerah ini mau maju, saya minta kita semua harus betul-betul menyadari tanggung jawab masing-masing," tegas Bupati. Setiap arahan pimpinan harus ditindaklanjuti hingga tuntas, komunikasi terbuka harus dibangun, dan kepercayaan masyarakat dijaga melalui tindakan yang nyata, bukan janji yang tertunda.

Sekretaris Daerah Yermia Ndapa Doda, S.Sos., memperkuat arahan tersebut dengan menegaskan bahwa disiplin adalah "nafas" dari seluruh pelaksanaan tugas. Peningkatan skor dari 1,5 menjadi 2,6 membuktikan kemajuan bisa diraih jika ada keseriusan, namun pendampingan dan pengawasan berkelanjutan harus tetap dijalankan. Pimpinan perangkat daerah diminta mengawal setiap pekerjaan hingga tuntas dan tidak mengabaikan informasi penting yang masuk.

Di akhir kegiatan, Bupati juga menyoroti perlindungan peserta didik sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik. Ia meminta Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan pengawas memperketat pengawasan serta pendampingan anak-anak, memastikan proses hukum berjalan adil, dan hak pendidikan setiap anak tetap terjaga tanpa tekanan. Hasil evaluasi ini akhirnya menjadi momentum perbaikan menyeluruh disiplin, pengawasan, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap sesama menjadi jalan Sumba Barat menuju pelayanan yang benar-benar melayani. YL