RRI.CO.ID, Kupang - Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Ratu Ngadu Bonnu Wulla, menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendukung implementasi Pergub Nomor 13 Tahun 2025 dan Pergub Nomor 32 Tahun 2026. Ia menilai kehadiran regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat langkah pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Bagi kami di Sumba Barat Daya, Pergub ini merupakan anugerah karena memberikan dukungan yang kuat kepada pemerintah daerah untuk bergerak mengoptimalkan potensi pendapatan. Dengan dasar hukum yang jelas, kami semakin percaya diri melakukan pengawasan, penertiban, dan berbagai upaya peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor," ujar Ratu Ngadu Bonnu Wulla saat Penandatanganan Addendum Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak di Hotel Aston Kupang, Selasa, 28 Juli 2026.

Bupati Ratu Wulla mengungkapkan bahwa berbagai langkah yang dilakukan bersama UPTD Samsat dan Kepolisian, seperti operasi gabungan, pelayanan langsung di SPBU, hingga pendekatan door to door, mulai menunjukkan hasil yang positif. Ratu menyebutkan, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan opsen pajak di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, menjelaskan penandatanganan addendum merupakan tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan 22 pemerintah kabupaten/kota yang telah ditandatangani pada 5 November 2024 lalu.

Johny menambahkan, selain penguatan kerja sama di bidang pendapatan daerah, BPAD Provinsi NTT dalam waktu dekat, akan dilaksanakan pelatihan penilai barang milik daerah bagi aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset daerah sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan daerah.