RRI.CO.ID,Sumba - Langkah penting menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dilaksanakan, saat Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST, didampingi Wakil Bupati Dominikus Alpawan Rangga Kaka, SP, menghadiri Rapat Paripurna DPRD untuk menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD SBD, Kamis 25 Juni 2026.

Sidang resmi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD SBD didampingi para Wakil Ketua dan seluruh anggota dewan. Turut hadir menyaksikan proses tersebut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah, menegaskan dukungan penuh unsur eksekutif terhadap prinsip keterbukaan anggaran.

Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif yang memungkinkan agenda pemerintahan berjalan tepat waktu. Ia menekankan bahwa penyampaian nota ini adalah kewajiban konstitusional sekaligus ruang evaluasi bersama untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumba Barat Daya.

Secara makro, pemerintah daerah memaparkan capaian realisasi pendapatan, pembiayaan, serta efisiensi belanja yang berfokus pada program pro-rakyat. Prioritas utama diarahkan pada penguatan ekonomi melalui pertanian, peternakan, dan pariwisata berbasis komunitas, disertai intervensi anggaran masif untuk kesehatan, penurunan stunting, peningkatan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar di desa.

Terkait tata kelola, Pemda SBD berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan yang bersih dan patuh aturan demi mempertahankan opini wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bupati berharap dokumen yang telah diserahkan segera dibahas secara intensif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku.

Menutup sambutannya, Bupati mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi ke depan, namun optimis kemajuan dan kesejahteraan daerah dapat dicapai melalui semangat gotong royong dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD. Acara diakhiri dengan penyerahan dokumen nota secara simbolis dari Bupati dan Wakil Bupati kepada Pimpinan DPRD di hadapan seluruh peserta sidang. (YL)