RRI.CO.ID,Kupang – Perjuangan Pemerintah Kabupaten Kupang bersama DPRD Kabupaten Kupang dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus dilakukan. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi langsung dengan pemerintah pusat di Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kupang Yosef Lede bersama Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas dan sejumlah anggota DPRD diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Askolani. Audiensi tersebut membahas persoalan regulasi dan kemampuan pembiayaan daerah, khususnya terkait pemenuhan kewajiban pembayaran gaji PPPK di Kabupaten Kupang.

Bupati Kupang Yosef Lede menyampaikan bahwa persoalan PPPK menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut hak para pegawai yang telah mengabdi untuk pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik meskipun menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

“Kami tidak boleh putus asa. Walau ada batasan-batasan, kami menyerah? Tidak. Waktu terus berjalan dan menuntut untuk sesegera mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada PPPK,” ucap Yosef Lede, kepada RRI.CO.ID, Kamis 18 Juni 2026.

Ia mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Kupang akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar ada solusi yang dapat memberikan kepastian bagi para PPPK. Menurutnya, persoalan kemampuan anggaran tidak hanya dialami Kabupaten Kupang, tetapi juga menjadi tantangan sejumlah daerah lain di Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas mengatakan kedatangan jajaran legislatif ke pemerintah pusat merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Ia menyebut DPRD dan pemerintah daerah datang dengan satu tujuan, yakni mencari jalan keluar atas kondisi fiskal daerah yang cukup berat.

“Dengan kerendahan hati kami datang semua. Karena kami tahu bahwa daerah kami susah. Kami sudah berupaya secara maksimal, tentu bersama-sama kita satu hati untuk berjuang bersama Pak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Kupang,” ucap Daniel.

Menurut Daniel, sinergitas antara eksekutif dan legislatif menjadi kekuatan penting dalam membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Kupang ke tingkat nasional. Ia berharap perjuangan bersama tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan keuangan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan RI Askolani memberikan respons positif dan menyampaikan bahwa masukan dari Pemerintah Kabupaten Kupang akan menjadi catatan penting dalam evaluasi kebijakan pemerintah pusat. Askolani mengatakan, pemerintah memahami berbagai dinamika anggaran yang sedang dihadapi oleh daerah, termasuk persoalan pembiayaan pegawai.

“Terima kasih Pak Bupati, kami tidak tutup mata. Masukan dari Bapak menjadi catatan kami. Kami di lapangan juga mendengar langsung dari pimpinan daerah. Apa yang disampaikan akan kami jadikan bahan masukan,” ucap Askolani.

Ia menjelaskan, berbagai masukan dari daerah akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam penyusunan kebijakan nasional. Pemerintah pusat juga akan melihat kondisi masing-masing daerah agar kebijakan yang diambil dapat lebih berkeadilan.

Menurutnya, usulan dan aspirasi dari pemerintah daerah akan dikonsultasikan serta dilaporkan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Pertemuan tersebut menjadi harapan baru bagi Kabupaten Kupang dalam mencari solusi terkait pemenuhan kewajiban terhadap PPPK.

Pemerintah daerah berharap adanya ruang kebijakan yang dapat membantu daerah dengan keterbatasan fiskal agar tetap mampu menjalankan pelayanan publik. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan DPRD Kabupaten Kupang dalam memperjuangkan aspirasi hingga ke tingkat pusat menjadi bukti komitmen bersama untuk menjaga kesejahteraan aparatur serta memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan. (AI)