Pemkab dan Polres Sumba Barat Sepakat Tegakkan Hukum tanpa Pembiaran

RRI.CO.ID,Sumba – Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat kembali menjadi fokus utama pertemuan strategis antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat bersama jajaran Polres dan unsur pimpinan daerah. Dalam audiensi yang berlangsung hangat namun penuh ketegasan, sejumlah persoalan krusial yang menyita perhatian warga dibedah tuntas, dengan satu kesepakatan besar: setiap pelanggaran hukum harus ditindak tegas tanpa pandang bulu maupun intervensi pihak manapun.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, menegaskan kehadiran pemerintah daerah adalah wujud dukungan penuh terhadap kepolisian, namun juga sekaligus penyampaian suara masyarakat yang mengkhawatirkan sejumlah kasus yang terkesan terhenti penanganannya. Beberapa peristiwa seperti pengrusakan fasilitas RSUD, gejolak di wilayah Lamboya, hingga tindakan kekerasan serta pengrusakan terhadap anggota Satpol PP saat bertugas, menjadi sorotan utama. Menurutnya, kasus-kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut apalagi seolah diabaikan, mengingat tindakan penertiban tersebut dilandasi aturan dan dihadiri seluruh unsur pimpinan daerah.

Pemerintah daerah pun meminta jajaran penyidik untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi tanggung jawab negara di atas kepentingan pribadi maupun hubungan kekerabatan. "Jangan ada pembiaran. Jika kita satu hati menegakkan aturan, persoalan sekecil apapun bisa selesai dengan baik," tegas Bupati, mengingatkan bahwa penegakan hukum adalah kunci utama kenyamanan dan rasa aman seluruh warga Sumba Barat. Pernyataan ini mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD, Charles Pekadede Tenanolo, yang menegaskan anggota Satpol PP sedang menjalankan amanah negara sehingga wajib dilindungi hukum, serta mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap aparat maupun aset negara.

Menanggapi berbagai masukan dan sorotan tersebut, Kapolres Sumba Barat, AKBP Yohanis Nisa Pewali, menjelaskan bahwa kepolisian berkomitmen menindaklanjuti seluruh laporan sesuai koridor hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa setiap proses hukum memerlukan pembuktian yang kuat agar berkas perkara dapat dipertanggungjawabkan hingga ke meja hijau. Terkait kasus penganiayaan anggota Satpol PP, saat ini masih menunggu hasil visum medis dan pengambilan keterangan lengkap untuk penetapan tersangka, sedangkan kasus di wilayah Lamboya sudah masuk tahap lanjut di Kejaksaan. Sinergitas antar elemen dan dukungan masyarakat dinilai Kapolres sangat penting agar stabilitas keamanan tetap terjaga.

Pertemuan ini menutup perbedaan pandangan sempit dan mengeratkan komitmen bersama seluruh unsur Forkopimda. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat akhirnya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Polres atas kinerja dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Melalui pertemuan ini, pesan yang tersampaikan jelas: Sumba Barat tidak akan membiarkan pelanggaran hukum berlalu begitu saja, dan seluruh elemen kekuatan daerah bersatu untuk menjaga keamanan serta keadilan bagi seluruh warga.