Pemprov NTT dan Kemendagri Sinkronkan Kebijakan Penguatan Daerah

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan layanan kesehatan, serta kemudahan akses pelayanan publik sebagai hasil konkret koordinasi strategis dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Inti dari seluruh pembahasan ini adalah dampak nyata bagi masyarakat. Kita ingin masyarakat merasakan langsung perubahan layanan lebih cepat, akses lebih mudah, dan kualitas yang meningkat,” ujar Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma saat melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir beserta jajaran di Gedung A Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat Selasa, 21 April 2026.

Wagub Johni Asadoma menjelaskan, Percepatan perubahan status Bank Pembangunan Daerah NTT menjadi Perseroda diharapkan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM, petani, dan pelaku usaha kecil. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih kuat, ekonomi masyarakat diharapkan semakin tumbuh dan mandiri.

Di sisi lain, penguatan regulasi Pajak dan Retribusi Daerah akan meningkatkan PAD yang kemudian dikembalikan dalam bentuk pembangunan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Setiap peningkatan PAD harus kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik dan pembangunan yang merata,” kata Wakil Gubernur.

Optimalisasi layanan Samsat, termasuk penertiban kendaraan berplat luar daerah, akan memperkuat keadilan fiskal sekaligus meningkatkan kapasitas keuangan daerah tanpa membebani masyarakat yang sudah taat pajak.

Dalam sektor kesehatan, penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, ketersediaan tenaga medis yang memadai, serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.

“Dengan sistem yang lebih fleksibel, rumah sakit akan lebih responsif memberikan layanan kesehatan,” ujarnya.

Reformasi birokrasi juga diarahkan pada penyederhanaan struktur organisasi dan penataan jabatan agar pelayanan publik semakin efisien, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTT langsung menyiapkan langkah konkret, antara lain percepatan penyelesaian regulasi strategis, penguatan layanan Samsat berbasis kolaborasi dengan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas rumah sakit melalui penguatan BLUD, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD.

“Kami bergerak cepat menindaklanjuti seluruh hasil ini. Targetnya jelas: masyarakat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan dan kesejahteraan,” ujar Wakil Gubernur.