RRI.CO.ID, Sumba – Tekanan fiskal yang kian menguat di daerah terpencil kembali disuarakan Wakil Bupati Sumba Barat, Thimo Ragga, dalam forum strategis bersama pemerintah pusat. Melalui rapat daring dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, ia menegaskan perlunya perhatian khusus agar daerah seperti Sumba Barat tidak terjebak dalam kebijakan yang sulit diterapkan di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati yang didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Bagian Pemerintahan mengikuti rapat terbatas bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah. Agenda utama membahas tantangan pengelolaan APBD di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

Wakil Bupati menyoroti kondisi Sumba Barat sebagai daerah terpencil yang sangat bergantung pada transfer dana pusat. Ia meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi geografis dan keterbatasan daerah, terutama terkait potensi sanksi dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Ia menjelaskan, upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menghadapi kendala besar, sehingga berdampak pada tingginya rasio belanja pegawai. Saat ini, belanja pegawai tercatat sekitar 47 persen, bahkan berpotensi melampaui 50 persen setelah adanya penurunan Dana Desa sebesar Rp27 miliar lebih pada perubahan APBD.

Selain itu, beban anggaran semakin meningkat dengan adanya pengangkatan CPNS dan PPPK. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diwajibkan memenuhi ketentuan belanja infrastruktur sebesar 40 persen, sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru, sehingga ruang fiskal semakin sempit.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Cheka Virgowansyah, menyampaikan bahwa Kemendagri akan melakukan evaluasi mendalam terhadap APBD di 140 daerah dengan kapasitas fiskal rendah, termasuk Sumba Barat. Tim khusus dijadwalkan akan turun langsung pada Mei mendatang untuk mencari solusi jangka pendek.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah strategis jangka menengah, termasuk optimalisasi sumber pembiayaan daerah. Menurutnya, terdapat dua opsi utama, yakni pengendalian belanja atau peningkatan PAD, yang meskipun sulit, tetap memungkinkan dilakukan dengan pendekatan yang tepat.