PAD Lampaui Target, Pansus Dorong Optimalisasi Aset dan Penataan Guru

RRI.CO.ID, Sumba – Capaian gemilang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna XX DPRD Kabupaten Sumba Barat Masa Persidangan II, Rabu 15 April 2026. Dalam forum resmi tersebut, apresiasi disampaikan Panitia Khusus (Pansus) kepada pemerintah daerah, namun di saat yang sama sejumlah catatan strategis turut mengemuka demi mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, hadir langsung dalam rapat dengan agenda penyampaian Laporan Pansus DPRD atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Laporan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pansus, Yulius Duu Paji, yang mewakili pandangan dan hasil kajian bersama seluruh fraksi DPRD.

Dalam laporannya, Pansus memberikan apresiasi atas realisasi PAD Tahun 2025 yang mencapai Rp93,92 miliar atau 110,89 persen dari target Rp84,69 miliar. Capaian ini dinilai sebagai indikator positif kinerja pemerintah daerah, dengan kontribusi terbesar berasal dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp32,68 miliar atau 34,80 persen.

Pansus berharap capaian ini dapat dipertahankan melalui kerja yang konsisten, inovatif, dan akuntabel. Meski demikian, Pansus menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu segera dibenahi.

Di antaranya, perlunya optimalisasi objek PAD melalui pendataan ulang izin usaha seperti SIUP dan SITU, khususnya bagi pelaku usaha di wilayah Kota Waikabubak. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas basis pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, Pansus juga menekankan pentingnya penggunaan data mikro milik pemerintah daerah dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai alternatif dari ketergantungan pada data makro Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam aspek pelayanan publik, kebutuhan penguatan sarana prasarana seperti mobil pemadam kebakaran juga menjadi perhatian serius.

Pada sektor pendidikan, Pansus merekomendasikan penataan distribusi tenaga guru agar tidak terjadi penumpukan di wilayah perkotaan seperti Waikabubak dan Loli. Pemerataan tenaga pendidik dinilai penting untuk menjamin kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Selain itu, perhatian terhadap pendidikan agama kepercayaan juga diharapkan dapat dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di bidang kesehatan dan ekonomi, Pansus mendorong percepatan akreditasi RS Hoba Kalla melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, serta penataan pedagang di trotoar Pasar Lama secara persuasif.

Dukungan terhadap UMKM berbasis pariwisata, seperti kuliner dan tenun ikat, juga menjadi bagian dari strategi peningkatan ekonomi lokal. Tak kalah penting, Pansus menyoroti potensi optimalisasi aset daerah berupa kebun dinas di Laboya Barat seluas 50 hektare dan di Tana Righu seluas 2 hektare.

Pemanfaatan lahan tersebut untuk komoditas unggulan seperti coklat dan kopi diharapkan mampu mendongkrak PAD hingga mencapai Rp120 miliar pada tahun 2030. Menutup laporannya, Pansus meminta agar seluruh kegiatan fisik yang terdampak efisiensi anggaran tahun 2024–2025 dapat ditindaklanjuti dalam APBD 2026.

Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan program menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat Sumba Barat yang adil, makmur, dan sejahtera.