RRI.CO.ID, Kupang - Bupati Kupang, Yosef Lede, menegaskan pentingnya validasi dan verifikasi data sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kupang yang masih tergolong tinggi. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ground Check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2026 di aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Rabu, 1 April 2026.

Dalam sambutannya, Yosef Lede menekankan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran. Menurutnya, tanpa data yang valid, berbagai program bantuan berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Verifikasi dan validasi bukan sekedar proses administrasi, melainkan menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan yang adil dan tepat sasaran, dengan data yang akurat, sehingga memastikan bahwa setiap intervensi pemerintah memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemisikinan dan kemiskinan ekstrim,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini mendorong keterpaduan program pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut aktif melakukan pemutakhiran data agar seluruh program, termasuk bantuan jaminan kesehatan, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 5.

Lebih lanjut, Yosef Lede mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kupang saat ini masih berada di kisaran 20,32 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan bersama yang membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor.

Ia pun mengajak seluruh pihak, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, hingga para pendamping PKH, untuk bekerja secara profesional, jujur, dan transparan dalam melakukan ground check di lapangan. Dukungan dari pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan juga dinilai sangat penting agar proses berjalan optimal.

“Pemerintah Kabupaten Kupang tidak dapat bekerja sendiri memberantas kemiskinan di Kabupaten Kupang, dan butuh bantuan semua pihak, terutama pendamping PKH, dalam memberikan data yang real mengenai jumlah penduduk berkategori miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Kupang,” katanya. Di akhir kegiatan, Yosef Lede berharap para pendamping PKH dapat menjadi garda terdepan dalam menghadirkan data riil di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar efektif dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kupang. (DW)