RRI.CO.ID, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan bahwa pemenuhan tenaga kesehatan dan pengembangan energi bersih menjadi dua kepentingan strategis daerah yang harus dipercepat melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi nasional.

Hal ini disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat menerima audiensi Centre for Human Development and Social Justice (CHuDS) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) di Kupang Kamis, 26 Maret 2026.

Gubernur menekankan bahwa kekurangan dokter masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah, terutama di kawasan pesisir dan daerah terpencil. Karena itu, pemerintah daerah memandang kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran sebagai langkah konkret untuk mempercepat peningkatan layanan kesehatan.

Menurutnya, membuka akses lebih luas bagi lulusan SMA asal NTT untuk menempuh pendidikan tinggi di luar daerah merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun kemandirian sumber daya manusia lokal.

“NTT membutuhkan lebih banyak tenaga profesional dari putra-putri daerah sendiri agar pelayanan publik, khususnya kesehatan, dapat berjalan merata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain sektor kesehatan, kepentingan daerah juga tercermin dalam pembahasan mengenai potensi panas bumi di Flores. Pemerintah Provinsi NTT memandang pengembangan geotermal sebagai peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional.

Namun, gubernur menegaskan bahwa pengelolaan energi panas bumi harus tetap mengedepankan perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat lokal, serta skema pembagian manfaat yang adil bagi daerah.

Ia juga mendorong agar setiap kajian akademik dan forum diskusi yang akan digelar melibatkan perguruan tinggi di NTT, seperti Universitas Nusa Cendana, agar kebijakan yang dihasilkan berbasis pada kondisi riil dan aspirasi masyarakat setempat.

Pemerintah Provinsi NTT menilai pendekatan kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia. (As)