RRI CO.ID, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka peluang kerja sama strategis dengan kalangan perguruan tinggi nasional guna memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mendukung agenda transisi energi di daerah. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan tim Centre for Human Development and Social Justice (CHuDS) LPPM Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Kamis, 26 Maret 2026.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja gubernur itu membahas dua isu utama, yakni peningkatan akses pendidikan bagi generasi muda NTT dan pengembangan energi panas bumi (geotermal) sebagai bagian dari strategi energi bersih nasional.

Perwakilan CHuDS UNPAR, Willfridus Demetrius Siga, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menjalin kolaborasi jangka panjang dengan Pemprov NTT, khususnya dalam bidang pendidikan kedokteran. UNPAR, kata dia, saat ini telah memiliki Fakultas Kedokteran yang memasuki tahun keempat dan berpotensi menjadi salah satu mitra dalam menjawab kebutuhan tenaga medis di wilayah timur Indonesia.

Menurutnya, masih terbatasnya jumlah dokter di wilayah pesisir dan daerah terpencil di NTT menjadi alasan penting untuk memperluas akses lulusan SMA dari NTT ke perguruan tinggi berkualitas, termasuk UNPAR.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM, terutama di sektor kesehatan, merupakan prioritas pembangunan daerah. Ia menilai kerja sama dengan perguruan tinggi nasional dapat mempercepat pemerataan tenaga profesional di NTT yang selama ini masih timpang antarwilayah.

Selain sektor pendidikan, audiensi juga menyinggung rencana pelaksanaan focus group discussion (FGD) terkait pengembangan geotermal di Flores. Kajian ini akan melibatkan pendekatan multidisiplin, termasuk perspektif pendidikan, sosial, dan dinamika global energi bersih.

Gubernur menegaskan bahwa potensi panas bumi di NTT, khususnya di Flores, harus dikelola secara hati-hati dan komprehensif. Ia menyoroti lima aspek krusial yang perlu menjadi perhatian, yaitu kelayakan teknis, dampak lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, mekanisme bagi hasil, serta aspek keamanan masyarakat.

Ia juga mendorong agar diskusi akademik yang direncanakan CHuDS melibatkan perguruan tinggi lokal seperti Universitas Nusa Cendana (Undana), sehingga riset dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kondisi riil daerah.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM unggul dan memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama dalam pembangunan, baik di sektor kesehatan maupun energi,” ujarnya.

Kolaborasi ini dipandang sejalan dengan agenda nasional untuk mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia sekaligus memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi dan ketahanan energi jangka panjang. (AS)