RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong percepatan transformasi ekonomi daerah melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kupang Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Bupati Kupang, Jumat 13 Maret 2026. Forum tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, dan dihadiri Wakil Bupati Kupang, para staf ahli bupati, asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, para camat, pimpinan LSM, NGO, serta berbagai mitra pembangunan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Yosef Lede menegaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk berdialog dan memberikan masukan terkait arah pembangunan Kabupaten Kupang ke depan, khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, percepatan transformasi ekonomi menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kupang tahun 2027.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sektor-sektor ekonomi produktif yang menjadi potensi daerah. Ia mengatakan bahwa transformasi ekonomi lokal harus didorong melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang didukung dengan hilirisasi produk lokal.

Ia menjelaskan, pengembangan hilirisasi produk menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi masyarakat. Selain penguatan sektor ekonomi, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan guna mendukung konektivitas wilayah serta memperlancar distribusi barang dan jasa di Kabupaten Kupang.

Menurut Yosef Lede, pembangunan ekonomi daerah juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk percepatan penurunan angka stunting serta penguatan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Ia berharap forum konsultasi publik tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD sebelum dilanjutkan ke tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. (DW)