RRI.CO.ID,Kupang - Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi ruang strategis untuk mempertemukan kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Musrenbang dan Pra Musrenbang Tematik Stunting Tingkat Kecamatan Kota Raja, Selasa, 24 Februari 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta, Camat Kota Raja, para lurah, Ketua LPM/RW/RT, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda se-Kecamatan Kota Raja.

Menurut Wali Kota, pola pembangunan ke depan tidak boleh lagi bersifat top-down tanpa mendengar suara warga. Ia menekankan bahwa kebijakan harus lahir dari kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

“Kalau masyarakat butuh apel, jangan kita kasih jeruk. Kalau mereka butuh perbaikan meja, kursi, atau lapangan, itu yang harus kita jawab. Kebijakan harus lahir dari bawah, bottom-up, bukan top-down,” katanya tegas.

Ia juga memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengakomodasi hasil Musrenbang sesuai prioritas yang telah disepakati masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi program yang dialihkan tanpa persetujuan warga.

“Dinas tidak bisa lagi bikin program sesuka hati. Harus sesuai hasil Musrenbang,” ujarnya.

Wali Kota berharap forum Musrenbang menjadi ruang dialog yang sungguh-sungguh menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan konkret dan berdampak luas.

“Saya harap forum ini menjadi tempat di mana harapan warga benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan,” ucapnya.