RRI.CO.ID,Kupang - Wali kota Kupang, Christian Widodo menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Oebobo Tahun Perencanaan 2027 yang digelar di Aula Kantor Camat Oebobo, Senin, 23 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan program pembangunan Pemerintah Kota Kupang dengan mengusung tema peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, forum ini menjadi ruang sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

“Musrenbang adalah titik temu antara kebutuhan masyarakat dengan tanggung jawab pemerintah, yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan. Karena itu forum ini sangat penting dan menentukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Kupang menghadirkan inovasi kebijakan berupa pengalokasian pagu indikatif sebesar Rp500 juta per kelurahan. Alokasi tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk program pembangunan yang nilainya setara dan dapat dipilih sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing kelurahan.

Menurutnya, program tetap melekat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun setiap kelurahan diberikan ruang untuk menentukan prioritas program hingga mencapai nilai pagu yang telah ditetapkan. Skema ini dinilai memberi kepastian sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam proses perencanaan.

“Dengan skema ini, setiap kelurahan memiliki kepastian alokasi program. Usulan masyarakat tidak lagi sekadar daftar aspirasi, tetapi menjadi dasar penyusunan program yang terukur dan dapat direalisasikan,” katanya menjelaskan.

Wali Kota juga menekankan pentingnya musyawarah di tingkat kelurahan agar program yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah Kota Kupang menetapkan komposisi prioritas pembangunan, yakni 80 persen untuk infrastruktur, 10 persen untuk sosial budaya, dan 10 persen untuk ekonomi.

“Kata kuncinya adalah tepat sasaran. Program yang ditetapkan harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” katanya tegas. Ia berharap seluruh OPD menyelaraskan program tahun 2027 dengan hasil Musrenbang kelurahan dan kecamatan agar pembangunan semakin efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.