ATR/BPN Gandeng Pemda Lampung Jalankan 9 Program Strategis Pertanahan

RRI.CO.ID, Kupang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan pertanahan dan tata ruang yang lebih cepat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Melalui Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung yang digelar di Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 23 Juli 2026, Kementerian ATR/BPN menawarkan sembilan program strategis yang akan dijalankan bersama pemerintah daerah.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari transformasi besar yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. "Kementerian ATR/BPN ingin berubah, kami ingin jadi mitra Bapak/Ibu. Kondisi ekonomi hari ini untuk daerah harus jadi tanggung jawab bersama. Kami terus melakukan transformasi, kepuasan masyarakat itu yang utama, mutlak," ujar Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto.

Menurut Dedi Noor Cahyanto, transformasi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada penyempurnaan layanan internal, tetapi juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Dengan koordinasi yang semakin solid, berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang diharapkan dapat diselesaikan lebih efektif melalui pemanfaatan data dan informasi yang terintegrasi.

Senada dengan itu, Inspektur Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, menilai Lampung memiliki peluang besar menjadi contoh pelaksanaan kerja sama pertanahan dan tata ruang di tingkat nasional. "Hari ini Provinsi Lampung memiliki kesempatan untuk membangun model-model pelaksanaan kerja sama ini. Saya yakin Lampung nantinya menjadi _role model_, khususnya di Pulau Sumatera," ujarnya.

Sembilan program kerja sama yang ditawarkan merupakan hasil sinergi Kementerian ATR/BPN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program tersebut meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS), sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan memberikan manfaat nyata, baik dalam penyelesaian persoalan pertanahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kepastian hukum atas kepemilikan tanah juga akan membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, khususnya bagi para petani, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. "Saya minta tolong Bapak/Ibu sekalian. Kolaborasi yang baik, kita dukung dan kawal sembilan program pertanahan ini secara optimal, transparan, dan akuntabel di wilayah kita," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung bersama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani komitmen kerja sama pelaksanaan sembilan program strategis tersebut. Penandatanganan disaksikan oleh Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Suwito. Melalui sinergi lintas sektor ini, Kementerian ATR/BPN berharap transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga menjadi fondasi bagi percepatan investasi, penguatan tata kelola aset daerah, dan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. (DW)