RRI.CO.ID, Sumba : Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kecil kembali membuahkan apresiasi di tingkat nasional. Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, secara resmi menerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayahnya.

Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat di Aston Kupang Hotel and Convention Center. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan negara atas kepemimpinan Ratu Wulla yang dinilai progresif dalam mengintegrasikan layanan hukum hingga menjangkau tingkat desa.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan langkah konkret untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga kurang mampu. Ia menekankan bahwa akses terhadap keadilan tidak boleh bersifat eksklusif, melainkan harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten SBD dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan tenaga paralegal dinilai efektif dalam meminimalisir konflik sosial sekaligus memperkuat penyelesaian sengketa secara damai.

Usai menerima penghargaan, Ratu Wulla menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab SBD serta dukungan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Posbankum bukan sekadar simbol administratif, melainkan garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan hukum masyarakat melalui pendekatan non-litigasi.

Melalui inisiatif ini, Kabupaten Sumba Barat Daya kini tercatat sebagai salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang aktif mendorong program paralegal desa. Sebelumnya, Ratu Wulla juga meraih sejumlah prestasi nasional, termasuk UHC Award 2026 dan Pos Kupang Award, yang semakin mengukuhkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. (Jl)