KBRN, Rote : Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 41 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur tahapan penerapan Nomor Laporan Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) dan PAB Konsolidasi.

Tahap pertama dimulai 1 Februari 2025 di lima pelabuhan utama. Pelabuhan tersebut meliputi Pulau Baai, Dumai, Tanjung Wangi, Semayang, dan Parepare.

Tahap kedua berlaku mulai 1 Agustus 2025. Semua pelabuhan tahap pertama ditambah 10 pelabuhan lain, termasuk Belawan, Teluk Bayur, dan Bitung.

Tahap ketiga akan diterapkan pada 1 Februari 2026. Pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak mulai menggunakan sistem ini.

Tahap terakhir berlangsung 1 Agustus 2026 di seluruh pelabuhan yang memenuhi kriteria kesiapan sistem. Implementasi ini menandai selesainya integrasi perdagangan antarpulau.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi perdagangan domestik. Pemerintah memastikan penerapannya berjalan lancar melalui evaluasi dan koordinasi.

Pemberlakuan PAB dan PAB Konsolidasi dilakukan secara bertahap. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat arus barang serta mengurangi biaya logistik.

Dengan sistem baru, data perdagangan antarpulau menjadi lebih transparan. Pemerintah dan pelaku usaha dapat memantau pergerakan barang secara real-time.

Peningkatan infrastruktur dan kesiapan sistem menjadi prioritas utama. Pemerintah juga mendorong digitalisasi layanan di seluruh pelabuhan.

Keberhasilan integrasi perdagangan ini bergantung pada sinergi berbagai pihak. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Indonesia terus berupaya meningkatkan konektivitas logistik antarpulau. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berbasis efisiensi dan teknologi. (Sumber: Kemendag)