RRI.CO.ID,Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah harus benar-benar dirasakan hingga lapisan masyarakat terbawah, khususnya kelompok miskin ekstrem. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT dengan tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Ekonomi NTT yang Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan”, menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadhan, Nyepi, dan Idulfitri 1447 Hijriah, Senin (9/2/2026), di Hotel Harper Kupang.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan terakhir 2025 mencapai 5,34 persen didorong sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta konsumsi rumah tangga. Angka kemiskinan pun turun signifikan dari 19,02 persen menjadi 17,5 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian statistik tersebut terasa pahit di tengah tragedi kematian seorang anak di Kabupaten Ngada akibat tekanan ekonomi.

“Prestasi ekonomi menjadi terasa tawar ketika di saat yang sama masih ada warga kita yang kehilangan nyawa karena kemiskinan. Ini tamparan keras bagi kita semua,” katanya. 

Gubernur Melki menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan harus “menetes ke bawah” menyentuh kelompok rentan seperti masyarakat miskin ekstrem, penyandang disabilitas, dan keluarga di desil terbawah. Ia juga menyoroti pentingnya isu ketahanan pangan dan keterjangkauan harga sebagai fondasi ketahanan sosial.

Menurutnya, bagi masyarakat miskin ekstrem, selisih harga kecil saja bisa menentukan antara bertahan hidup atau tidak. Dalam forum tersebut, Gubernur mengapresiasi kinerja TPID yang mampu menjaga empat aspek utama pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi yang efektif. 

Selain fokus inflasi, Pemerintah Provinsi NTT tengah menyiapkan terobosan baru berupa sistem pelaporan kemiskinan ekstrem berbasis desa dan kelurahan yang melibatkan aparat keamanan, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, tokoh agama, hingga masyarakat setempat. Tujuannya memastikan tidak ada warga miskin yang luput dari perhatian.

Tak hanya itu, Pemprov juga merancang regulasi pembentukan dana sosial berbasis masyarakat untuk memperkuat jaring pengaman sosial, melibatkan sektor swasta dan partisipasi publik. “Pemerintah tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan, tapi wajib memastikan pemerataan berjalan. Republik ini berdiri bukan untuk memperkaya yang sudah kaya, tetapi untuk mengangkat yang masih miskin agar lebih berdaya,” ujarnya.

HLM TPID ini diisi dengan pemaparan dari Bank Indonesia Perwakilan NTT, Kementerian Koordinator Perekonomian RI, BPS, DJPb, Satgas Pangan, Bulog, Pelindo, serta Angkasa Pura Bandara El Tari, yang membahas perkembangan inflasi terkini, kesiapan pasokan pangan, dan dukungan logistik menjelang puncak musim konsumsi Februari–April 2026. Melalui sinergi lintas sektor ini, Gubernur berharap stabilitas harga tetap terjaga, ekonomi NTT terus tumbuh, dan yang terpenting kesejahteraan masyarakat bawah benar-benar meningkat. (DW)