RRI.CO.ID, Kupang – Dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan serta meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Oce Boimau. Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan komitmen kedua instansi untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkum Silvester Sili Laba didampingi oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Yohanis Bely menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT sebagai bentuk nyata komitmen membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif antarinstansi.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Kunjungan ini menjadi momentum yang sangat baik untuk semakin mempererat sinergi serta memperkuat koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum dan Kanwil Kementerian HAM di wilayah NTT, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga,” Kata Silvester Sili Laba, Senin (9/3/2026).

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT, Oce Boymau, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya sebagai ajang silaturahmi kelembagaan, tetapi juga sebagai langkah koordinasi terkait sejumlah aspek teknis, salah satunya mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Menurutnya, pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, koordinasi antara kedua instansi sangat diperlukan guna memastikan pemanfaatan aset negara dapat dilakukan secara optimal serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami berharap melalui pertemuan ini dapat terbangun komunikasi dan koordinasi yang semakin kuat, khususnya dalam pengelolaan BMN serta berbagai hal teknis lainnya yang membutuhkan sinergi kedua instansi,” ungkapnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama yang lebih intens antara kedua kantor wilayah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.(humas/anna).