RRI.CO.ID, Kupang – Dalam memastikan terlaksananya Reformasi Birokrasi berjalan sesuai linimasa dan target kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti Rapat Mekanisme Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan I (B03) Tahun 2026, pada Rabu 4 Maret. Rapat tersebut membahas secara rinci mencakup dan pengunggahan data mendukung RKT RB B03 melalui aplikasi E-RB sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, dipaparkan pula mekanisme verifikasi, pemantauan, perbaikan, hingga evaluasi yang harus dilaksanakan seluruh satuan kerja secara tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinator Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI menekankan pentingnya kualitas dan kesesuaian data dukung yang diunggah.

Ia mengingatkan agar setiap satuan kerja tidak hanya fokus pada kelengkapan dokumen, namun juga memastikan bahwa bukti-bukti yang disampaikan benar-benar mencerminkan implementasi Reformasi Birokrasi secara nyata. Hadir dari Kanwil Kemenkum NTT, Pranata Humas Ahli Muda, Dian Lenggu, yang mengikuti jalannya rapat secara aktif.

Kehadiran tersebut menjadi wujud komitmen Kanwil dalam setiap arahan teknis dapat dipahami dan segera ditindaklanjuti secara optimal di lingkungan kerja. Kepala Kantor Wilayah Silvester Sili Laba menegaskan pelaksanaan RKT RB B03 Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

Ia meminta seluruh jajaran memastikan penyediaan data dukung dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu guna mendukung peningkatan pencapaian Reformasi Birokrasi Tahun 2026. Melalui partisipasi aktif dalam rapat ini, Kanwil Kemenkum NTT terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kredibilitas yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. (humas/anna).