RRI.CO.ID, Kupang - Penyaluran pembiayaan KUR dan Ultra Mikro (UMi) mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2025 dan berlanjut di awal tahun 2026. Hal ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) “Akselerasi dan Mitigasi Penyaluran KUR dan UMi Tahun 2026” di Aula Kanwil DJPb Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengakselerasi penyaluran, memitigasi hambatan yang mungkin muncul, melihat dampak pembiayaan hingga penguatan sinergi untuk mendorong perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin inklusif, produktif dan berkelanjutan. Pihak-pihak yang terlibat yakni Perwakilan Bank Indonesia NTT, Otoritas Jasa Keuangan NTT, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan NTT, Dinas Koperasi dan UKM Prov. NTT, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank NTT, PT Pegadaian dan PT PNM (Mekaar) Kupang.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Bapak Adi Setiawan, Kakanwil DJPb NTT yang mengulas capaian penyaluran tahun 2025, serta kenaikan plafon penyaluran KUR untuk wilayah NTT di tahun 2026 menjadi sebesar Rp3,20 triliun atau naik +10.0% dibanding tahun 2025. Kabar baiknya lagi, terdapat skema KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan disalurkan melalui Bank NTT dengan nilai sebesar Rp50 miliar untuk 1.000 debitur, yang saat ini masih dalam proses persiapan berupa penetapan kerjasama dengan KPA Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan penyiapan interkoneksi agar KUR PMI bisa segera dapat disalurkan.

Pada kesempatan FGD ini, turut mengupas hambatan penyaluran KUR dan UMi yang disebabkan oleh adanya persepsi sebagian masyarakat terkait pembiayaan KUR dan UMi sebagai bantuan (hibah) bukan kredit yang berdampak pada kolektabilitas, kondisi literasi keuangan yang masih rendah, dampak tunggakan pinjaman ilegal (pinjol) pada SLIK OJK serta produktifitas di sektor pertanian, pengolahan di NTT yang masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Perbaikan literasi keuangan dianggap kunci untuk meningkatkan kepatuhan dan pengembalian kredit. Tantangan penyaluran kredit juga berasal dari produktifitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan dan potensi penurunan indeks keyakinan konsumen seiring pembatasan insentif pemerintah.

Kegiatan FGD ini menghasilkan catatan penting terkait strategi penguatan penyaluran yang dilakukan masing-masing pihak, mulai dari penyaluran KUR dan UMi berbasis leads, dan basis ekosistem bisnis turunan atau komunitas UMKM. Otoritas moneter menghadirkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) berupa penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi Perbankan di sektor produktif untuk meningkatkan kinerja di sektor yang tertinggal.

Sisi regulator

senantiasa melakukan edukasi literasi keuangan, mendorong keterbukaan dan transparansi informasi produk/layanan, perlindungan asset dan privasi data konsumen, dan penegakkan kepatuhan. Sedangkan Pemprov NTT melalui Biro Perekonomian menginisiasi “Desk bersama Bank Himbara” yang membahas peran Bank Himbara dan Bank NTT dalam meningkatkan PAD melalui skema kerjasama/kemitraan pelaku usaha memasarkan hasil olahan ke NTT Mart dan OVOP sebagai wujud dukungan pemasaran.

Sebelum menutup kegiatan FGD, Kakanwil DJPb NTT menyampaikan bahwa upaya kolaborasi melalui FGD ini diharapkan mampu mengakselerasi penyaluran KUR dan UMI sesuai target 2026 terutama di sektor produktif dan wilayah yang belum merata. Caranya melakukan kerjasama perbaikan kualitas input data calon debitur, memperluas akses input (SIKP), penguatan koordinasi dengan dinas terkait, dan terus mendorong literasi keuangan masyarakat. (rls/at)