RRI. CP. ID, Kupang - Kenaikan biaya transportasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi memengaruhi harga pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama pada wilayah yang memiliki rantai distribusi panjang dan akses transportasi yang terbatas. Kondisi ini menjadi perhatian karena distribusi bahan pokok tidak hanya menjangkau wilayah perkotaan, tetapi juga daerah-daerah pelosok.
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Unwira Kupang, Agnes S. Indrawati mengatakan, kondisi geografis NTT menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan dalam distribusi bahan pokok.
“Kita lihat juga dengan jarak antar daerahnya juga, transportasinya juga itu ya jauh lah, bisa dikatakan jauh. Dan sebagian bahan pokok yang nanti didistribusikan itu kan ke pelosok-pelosok nih, bukan hanya di kota saja,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat di luar pusat kota juga harus memperoleh akses yang sama terhadap kebutuhan pangan. Karena itu, kelancaran distribusi menjadi aspek yang sangat menentukan ketersediaan dan harga barang di tingkat konsumen.
Agnes menjelaskan bahwa harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi. Biaya distribusi dan logistik juga memiliki kontribusi besar dalam pembentukan harga akhir yang dibayar masyarakat.
“Artinya di luar daerah juga mereka harus bisa mendapatkan bahan pokok. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam kondisi saat ini, seperti kenaikan BBM ini, harga pangan itu tidak hanya ditentukan oleh produksi saja,” katanya.
Ia menambahkan, meningkatnya ongkos transportasi akan berdampak pada biaya logistik yang harus ditanggung pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga barang ketika sampai ke tangan konsumen.
Selain itu, panjangnya rantai distribusi antarwilayah di NTT turut memperbesar risiko kenaikan harga. Daerah yang jauh dari pusat distribusi umumnya menghadapi biaya angkut yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.
“Jadi, tapi juga dari ongkos logistiknya. Jadi semakin panjang rantai distribusi, maka nanti semakin besar nih potensi kenaikan harga di tingkat konsumen,” tegas Agnes.
Ia menilai pemerintah perlu terus memantau perkembangan biaya distribusi dan stabilitas pasokan pangan. Langkah tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi di daerah. ( ST)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....