APBN NTT 2026 Semakin Solid, Pendapatan Negara Tumbuh Kuat dan Fiskal Tetap Sehat

RRI.CO.ID, Kupang - Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan II 2026 tumbuh positif sebesar 5,01 persen year-on-year (y-on-y). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Budi Setyawan Muhammad Nur Yuniarto, pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi NTT tetap terjaga, dengan dukungan konsumsi masyarakat, aktivitas pemerintahan, serta sektor-sektor produktif daerah.

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi NTT masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 29,40 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga berkontribusi 63,29 persen. Ia menjelaskan, pada Agustus 2026, inflasi NTT tercatat 2,59 persen y-on-y, lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,19 persen.

Secara bulanan, NTT mengalami deflasi 0,40 persen month-to-month, sementara nasional mengalami deflasi 0,21 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya kewasdapaan atas tekanan harga di NTT. Pemerintah terus memperkuat dukungan pengendalian inflasi melalui belanja APBN yang diarahkan untuk menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga.

Sampai dengan 31 Agustus 2026, realisasi belanja pengendalian inflasi mencapai Rp400,61 miliar atau 66,64 persen dari alokasi Rp601,19 miliar. Dari sisi APBN Regional, realisasi pendapatan negara dan hibah di NTT sampai dengan Agustus 2026 mencapai Rp2,6 triliun atau 64,57 persen dari target, tumbuh 12,39 persen y-on-y.

Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1,52 trliun atau 55,28 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi Rp732,68 miliar atau 99,40 persen dari target. Kinerja pendapatan yang tetap tumbuh positif mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang terus bergerak dan kepatuhan masyarakat dalam mendukung penerimaan negara.

Sementara itu, realisasi belanja negara sampai dengan Agustus 2026 mencapai Rp22,17 triliun atau 69,48 persen dari pagu sebesar Rp31,91 triliun, tumbuh 8,82 persen y-on-y. Dengan realisasi pendapatan sebesar Rp2,26 triliun dan belanja negara sebesar Rp22,17 triliun.

Capaian ini menunjukkan bahwa APBN terus hadir secara ekspansif sebagai instrumen distribusi fiskal, penopang pelayanan publik, dan penggerak pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Menurut Kakanwil DJPb NTT, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp6,22 triliun atau 58,74 persen dari pagu yang sebesar Rp10,60 triliun, tumbuh 26,55 persen y-on-y. Komponen terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp3,47 triliun dari pagu Rp4,87 triliun, disusul belanja barang Rp1,79 triliun dari pagu Rp3,50 triliun, belanja modal Rp952,92 miliar dari pagu Rp2,21 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp5,60 miliar dari pagu Rp9,41 miliar.

Pertumbuhan belanja modal sebesar 70,51 persen y-on-y menjadi sinyal positif dalam mendukung pembangunan aset, infrastruktur, dan sarana layanan publik di daerah. Transfer ke Daerah tetap menjadi pilar utama dukungan APBN bagi pemerintah daerah di NTT.

Ia menjelaskan, sampai dengan Agustus 2026, realisasi TKD mencapai Rp15,94 triliun atau 74,82 persen dari pagu yang sebesar Rp21,31 triliun, tumbuh 3,18 persen y-on-y. Realisasi tersebut terutama ditopang oleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp11,14 triliun dari alokasi Rp14,79 triliun, DAK Nonfisik sebesar Rp3,57 triliun dari alokasi Rp5,02 trilun , Dana Desa sebesar Rp1,01 trilun dari alokasi Rp1,07 trilun, DBH sebesar Rp120,93 miliar dari alokasi Rp151,82 miliar, serta DAK Fisik sebesar Rp97,52 miliar dari alokasi Rp267,13 miliar.

Penyaluran Dana Desa juga terus menunjukkan perkembangan. Sampai dengan 31 Agustus 2026, Dana Desa telah terealisasi 93,79 persen. Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama KPPN lingkup NTT terus melakukan monitoring, asistensi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran TKD semakin tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat manfaat bagi masyarakat. (rls/at)