RRI.CO.ID, Sumba - Wakil Bupati Sumba Barat, Thimo Ragga, menyampaikan sejumlah tantangan fiskal yang dihadapi daerahnya dalam rapat terbatas secara daring bersama Cheka Virgowansyah, Sumba Barat, Rabu 15 April 2026. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, termasuk Kepala Badan Keuangan Aset Daerah dan Kepala Bagian Pemerintahan.

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa kondisi geografis Sumba Barat sebagai daerah terpencil dan kepulauan membuat ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi sanksi akibat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khususnya terkait batas rasio belanja pegawai. Menurutnya, kondisi daerah belum memungkinkan untuk memenuhi batas maksimal 30 persen hingga tahun 2027.

Saat ini, rasio belanja pegawai di Sumba Barat mencapai sekitar 47 persen setelah dikurangi tunjangan guru. Bahkan, penurunan Dana Desa sebesar Rp27 miliar lebih pada Februari 2026 menyebabkan rasio tersebut melonjak hingga di atas 50 persen dalam perubahan APBD.

Situasi ini dinilai akan semakin menyulitkan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.

Selain itu, peningkatan kebutuhan anggaran untuk CPNS dan PPPK turut memperberat beban fiskal. Di sisi lain, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengharuskan alokasi belanja infrastruktur mencapai 40 persen, sehingga ruang fiskal semakin terbatas.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi khusus terhadap APBD di 140 daerah dengan kapasitas fiskal rendah, termasuk Sumba Barat. Ia menyebutkan bahwa tim dari kementerian akan melakukan kunjungan langsung pada Mei mendatang untuk merumuskan solusi jangka pendek.

Lebih lanjut, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan langkah strategis jangka menengah melalui optimalisasi skema pendanaan daerah. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan afirmatif yang mampu membantu daerah terpencil seperti Sumba Barat dalam menghadapi tekanan fiskal serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. (Jl)