RRI.CO.ID, Kupang - Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan menjadi simbol nyata tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat. Hal ini mengemuka dalam penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Selasa, 31 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, bersama Sekretaris Daerah Mateldius S. J. Sanam, serta sejumlah kepala daerah lainnya di wilayah NTT. Kepala BPK-RI Perwakilan NTT, Triyantoro, menegaskan bahwa setiap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah mencerminkan amanah yang diberikan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia juga menjelaskan bahwa laporan yang telah diserahkan akan melalui proses pemeriksaan menyeluruh guna memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

“Penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan tanggung jawab moral, dan bagaimana tanggung jawab moral tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Sementara itu, perwakilan, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyampaikan bahwa makna dari penyerahan LKPD jauh lebih dalam dibanding sekadar kewajiban formal. Menurutnya, setiap angka dalam laporan keuangan mencerminkan kebijakan dan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Di dalam LKPD terdapat jejak keputusan-keputusan yang harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas, serta siap menerima setiap masukan dalam proses pemeriksaan oleh BPK.

Dengan semakin kuatnya kesadaran bahwa LKPD merupakan simbol tanggung jawab moral, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Nusa Tenggara Timur semakin meningkat. Hal ini sekaligus menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (rls/dw)