RRI.CO.ID, Kupang - Sinergi Kemenkeu yang diwakili oleh Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Balai Pendidikan dan Pelatihan (BDK) Keuangan Denpasar menyelenggarakan Stakeholder Gathering Mitra Eksternal lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada, Rabu, 11 Februari 2026, bertempat di Aula Timor, Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang Lantai 6. Kegiatan ini mengundang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pariwisata, serta perangkat daerah terkait.

Stakeholder Gathering ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar, khususnya dalam kegiatan analisis kebutuhan pembelajaran dan penyelenggaraan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya melalui BDK Keuangan Denpasar sebagai learning consultant, sekaligus menggali kebutuhan pembelajaran mitra eksternal Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan negara dan daerah.

Kegiatan dibuka dengan keynote speech oleh Kepala Kanwil DJPb NTT, Adi Setiawan. Pada kesempatan ini ia menyampaikan garis besar pelaksanaan kegiatan serta menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam mendukung kebijakan fiskal di daerah. Pada kesempatan tersebut, Adi juga memberikan insight mengenai kebijakan belanja pengendalian inflasi pada Anggaran Kementerian dan Lembaga di NTT sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di daerah, termasuk di Provinsi NTT.

Ia juga memberikan contoh-contoh pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini telah menjadi sumber daya strategis dalam mengelola data, menganalisis kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap dampak operasi fiskal pemerintah. Kegiatan Stakeholder Gathering ini dilaksanakan dalam dua sesi utama.

Sesi pertama difokuskan pada pembahasan terkait pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur daerah agar mampu mengelola anggaran secara lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan. (rls/at)