RRI.CO.ID,Kupang-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan Stakeholder Day dan Early Warning Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, Rabu (28/1/2026). Kegiatan yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja dan perwakilan perbankan mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi NTT ini bertujuan untuk akselerasi belanja negara yang berkualitas sejak awal tahun.

Selain itu juga untuk memperkuat modernisasi sistem pembayaran pemerintah yang lebih transparan melalui Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di wilayah NTT.

Mendorong Cashless Society di Lingkungan Birokrasi

Salah satu poin utama dalam evaluasi adalah peningkatan transaksi non-tunai melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS). Capaian transaksi KKP di Provinsi NTT Triwulan IV mencapai 18,11% dari target 13%, yang secara konsisten sejak tahun 2023 mencatatkan performa yang unggul, berada di atas target yang ditetapkan, bahkan melampaui capaian rata-rata nasional 9,4%.

Namun, tantangan masih ditemukan, di mana dari 269 Satker Wajib KKP, didominasi 85 satker (atau 31,60%) yang telah melampaui target sebesar 13%. Tantangan ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor penyesuaian di mana pengguna merasa lebih familiar dengan transaksi tunai dan menganggap KKP kurang fleksibel.

Di samping itu, terdapat pula tantangan yang terkait dengan ketersediaan infrastruktur atau fasilitas (merchant dan mesin EDC). Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan, dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas sinergi satuan kerja Korem-161 DAM IX/UDY yang meraih peringkat pertama pencapaian nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa capaian ini sebagai wujud dukungan satuan kerja untuk melakukan pembayaran melalui transaksi non-tunai KKP lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTT.

Di sisi lain, transaksi pembayaran kanal Cash Management System (CMS) dari total 761 Rekening Virtual (VA) yang ada, sebanyak 658 VA (86,47%) telah aktif bertransaksi, didominasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka menjadi Satker dengan jumlah transaksi CMS terbanyak, yakni mencapai 3.880 transaksi. Ditinjau berdasarkan nominal transaksi CMS, Balai Kawasan Konservasi Perairan memiliki kinerja CMS dengan nominal terbanyak pada tahun 2025.

Dukungan Komitmen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026

Dalam pemaparannya, Kanwil DJPb NTT mengungkapkan bahwa memasuki Tahun Anggaran 2026, DJPb NTT meminta seluruh satuan kerja untuk segera melakukan akselerasi program kegiatan pemerintah, mendukung pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins, serta sejak awal mengupayakan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran (spending better).

Lebih lanjut Adi Setiawan mengemukakan, alokasi Pagu Belanja Pemerintah Pusat untuk wilayah NTT tahun 2026 mencapai Rp9,52 triliun. Ia menuturkan bahwa telah terdapat kenaikan pada alokasi Belanja Pegawai (2,67%) dan Belanja Modal (0,24%). Sementara untuk Kementerian Pekerjaan Umum masih menjadi pengelola pagu terbesar di NTT dengan alokasi Rp1,42 triliun, disusul oleh Polri sebesar Rp1,37 triliun.

Upaya peningkatan pemanfaatan transaksi non tunai CMS dan KKP Tahun 2026, merupakan salah satu prioritas yang diperlukan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN.(AL)