KBRN,Kupang: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh kegiatan dan program yang diajukan oleh kementerian serta lembaga memiliki dukungan dana yang memadai. Langkah ini menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara untuk menjaga kelancaran pelaksanaan APBN.

“Kami memiliki tanggung jawab memastikan ketersediaan kas negara sebelum pembayaran dilakukan. Kami memastikan semua kegiatan yang diajukan oleh kementerian atau lembaga memang dananya tersedia. Karena itu menjadi tugas kami dalam melakukan pengelolaan kas negara,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran DJPb NTT, Gunawan Supriyanto di Pro1 RRI Kupang, Selasa (28/10/2025).

Gunawan menjelaskan, proses pencairan dana dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi dan tagihan dinilai layak untuk dibayarkan. Hal ini penting agar tidak terjadi penumpukan kegiatan tanpa dukungan dana yang cukup.

Ia juga menambahkan bahwa setiap kementerian dan lembaga dalam menyusun program kerjanya wajib mengacu pada visi dan misi presiden. Dengan demikian, seluruh kebijakan nasional dapat berjalan secara selaras dan berkesinambungan di berbagai sektor pemerintahan.

“Secara umum, kementerian dan lembaga itu adalah pembantu presiden, sehingga program dan kegiatannya harus merujuk pada visi-misi presiden. Masing-masing memiliki kepentingan sesuai tugas dan fungsinya, dan kami memastikan pembiayaannya siap,” jelasnya. (ST)